Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Disarankan Segera Gelar Munaslub untuk Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 21/11/2017, 13:17 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, Partai Golkar sebaiknya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal itu dilakukan untuk segera menentukan siapa pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Menurut saya pribadi, seharusnya munaslub dalam waktu dekat," ujar Yunarto dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Rencananya, pada Selasa siang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas pergantian ketua umum.

Menurut Yunarto, ada dua kemungkinan putusan yang akan diperoleh dari rapat pleno tersebut.

Pertama, menentukan pelaksana tugas ketua umum untuk menjabat sampai 2019. Kedua, menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk mempersiapkan munaslub yang akan digelar secepatnya.

(Baca juga: Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Menurut Yunarto, menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai 2019 akan memiliki dampak negatif bagi partai. Menurut dia, secara otomatis akan terjadi status quo kepemimpinan.

Pelaksana tugas yang memimpin partai dinilai sebagai bagian dari kepemimpinan sebelumnya yang diganti. Dengan demikian, kepemimpinan Setya Novanto akan masih terasa di internal partai.

Selain itu, pelaksana tugas ketua umum tidak akan efektif dalam melakukan pengambilan keputusan. Beberapa kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh ketua umum definitif akan sulit ditentukan.

"Berarti ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan," kata Yunarto.

(Baca juga: ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi)

Selain itu, menurut Yunarto, tidak dilakukannya pemilihan ketua umum definitif melalui munaslub, dikhawatirkan dapat berdampak pada kewibawaan dan citra Partai Golkar.

Apalagi, menurut Yunarto, pada 2018-2019 akan digelar pemilihan kepala daerah, serta pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden.

"Kewibawaan akan berakibat pada konsolidasi nasional, pada pileg pilpres dan pilkada," kata Yunarto.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com