Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi

Kompas.com - 21/11/2017, 12:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Partai Golkar berhati-hati saat memilih kadernya menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR.

ICW meminta pengganti Novanto tak punya rekam jejak terkait kasus korupsi.

"Kami merekomendasikan pimpinan DPR yang baru tidak punya track record (rekam jejak) dalam isu korupsi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Berdasarkan data ICW, selama 18 bulan kepemimpinan Novanto, ada 16 kader Partai Golkar yang terjerat dan berurusan dengan kasus korupsi. ICW menilai, isu korupsi menjadi permasalahan utama di internal Partai Golkar.

(Baca juga: Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)

Guna menghindari persoalan yang sama, apalagi yang terkait dalam jabatan publik, menurut Donal, Partai Golkar tak boleh sembarang memilih kader sebagai ketua DPR.

Dengan demikian, diharapkan tak cuma citra Partai Golkar yang berubah. Namun, citra DPR yang rusak akibat keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi dapat segera diperbaiki.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, penting bagi Golkar berhati-hati mengusulkan siapa yang jadi ketua DPR. Sebab, ini bukan hanya jadi beban pertaruhan Golkar, melainkan juga urusan publik. Golkar harus selektif," kata Donal.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan Setya Novanto tak akan lagi menjabat sebagai ketua DPR terhitung Selasa (21/11/2017).

Keputusan untuk menarik Novanto dari posisi ketua DPR akan diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang digelar Selasa siang.

Novanto yang sudah ditahan KPK dinilai tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua DPR.

(Baca: Nurdin Halid: Hari Ini Kita Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR)

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com