Novanto Masuk DPO, Gugatan Praperadilannya Bisa Dianggap Tak Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Kamis (16/11/2017) malam.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keputusan tersebut diambil oleh pimpinan KPK sebab Novanto tak kunjung menyerahkan diri hingga Kamis (16/11/2017) malam.

Apalagi, saat didatangi penyidik KPK pada Rabu malam, Novanto tidak berada di rumah, bahkan menghilang sampai akhirnya kecelakaan pada Kamis malam.

Lantas bagaimana dengan status gugatan praperadilan yang kembali diajukan Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka oleh KPK?

Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono berpendapat bahwa KPK seharusnya menyurati pihak PN Jakarta Selatan untuk meminta pertimbangan agar tidak melanjutkan proses gugatan praperadilan.

(Baca juga: Novanto Ajukan Praperadilan Lagi, KPK Didesak Segera Rampungkan Berkas Perkara)

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Hal yang sama juga berlaku meski gugatan praperadilan diajukan sebelum penetapan DPO.

"Seharusnya DPO (buron) tidak berhak ajukan praperadilan atau upaya hukum lain karena toh ia tidak menggubris penegakan hukum," ujar Supriyadi saat dihubungi, Jumat (17/11/2017).

Supriyadi menjelaskan, memang saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur seorang DPO atau buron dalam mengajukan upaya hukum. Oleh sebab itu, celah tersebut seringkali digunakan tersangka untuk meloloskan diri dari jeratan proses hukum.

(Baca juga: Setya Novanto Kembali Ajukan Praperadilan, Ini Tanggapan KPK)

Supriyadi mencontohkan, status DPO saat penyidikan, masih bisa mengajukan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka.

Status DPO di tingkat penuntutan, masih bisa menggunakan upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi. Kemudian status DPO di tingkat penuntutan, masih bisa menggunakan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali.

"Saat ini memang ada kekosongan hukum. Anehnya, mekanisme hukum Indonesia masih tidak mampu menutup celah-celah tersebut. Misalnya dalam praktek di praperadilan, tidak ada satu pun prosedur hukum yang memberikan batasan mengenai hak DPO mengajukan praperadilan," ucap Supriyadi.

(Baca juga: "Setya Novanto Ajukan Praperadilan Saja, Enggak Usah Bawa-bawa Presiden")

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

Menurut dia, harus ada aturan hukum yang menyatakan bahwa seorang buronan kehilangan hak mengajukan upaya hukum, terutama praperadilan, banding, kasasi dan PK.

"Bisa didorong pembuatan kebijakan oleh Mahkamah Agung agar tidak jadi kebiasaan tersangka korupsi lain. Bayangkan saja kalau tersangka korupsi di KPK ajukan praperadilan, lalu jadi buron, lalu proses gugatannya berjalan," kata Supriyadi.

Gugatan praperadilan Novanto telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ya benar. Pengajuannya Rabu, 15 November 2017," ujar Kepala Hubungan Masyarakat PN Jaksel Made Sutisna saat dihubungi pada Kamis.

Menurut Made, belum ada penunjukan hakim tunggal yang akan mengadili sidang praperadilan. Made mengatakan, sidang perdana praperadilan biasanya digelar satu pekan setelah gugatan didaftarkan.