Kompas.com - 13/11/2017, 20:23 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Syarif Alkadrie meminta Setya Novanto tak menyeret Presiden Joko Widodo kasus yang menjeratnya. 

Novanto beralasan tak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP karena tak ada izin dari Presiden. 

Syarif mengatakan, jika memang Novanto merasa tidak bersalah, ia bisa mengajukan permohonan praperadilan lagi ke pengadilan.

"Kalau Pak Setnov menganggap ada yang tidak sesuai dengan keadilan atau ada proses yang janggal, ajukan lagi saja ke praperadilan. Jangan bawa-bawa Presiden," ujar Alkadrie, ketika ditemui wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Apalagi, pemanggilan terhadap Novanto bukan kali ini saja dilayangkan oleh KPK.

Baca juga: Johannes Marliem Sempat Kesulitan Bayar Rp 100 Miliar untuk Setya Novanto

KPK pernah memanggil Novanto sebanyak tiga kali, tetapi tak satupun dipenuhinya. 

Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninjau kesiapan penyambutan Raja Salman di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninjau kesiapan penyambutan Raja Salman di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Oleh karena itu, seharusnya alasan bahwa pemanggilan KPK harus seizin Presiden Jokowi tidak tepat.

"Ini kan proses lama yang dilanjutkan kembali. Saya kira ini dilewati saja. Pak Setnov lakukan (penuhi panggilan) saja. Ini kan berkaitan dengan proses hukum," ujar Alkadrie.

Pada hari ini, Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. 

Baca: Uang E-KTP yang Diterima Keponakan Novanto Diputar hingga Singapura

Ini adalah ketiga kalinya Novanto mangkir diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Novanto beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya. Alasan serupa juga sempat digunakan Novanto pada pemanggilan sebelumnya.

Novanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan korupsi e-KTP.

Kompas TV Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, mengimbau semua kader tetap tenang terkait penetapan Ketua Umum Golkar sebagai tersangka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Pengetatan Aturan dan Protokol Kesehatan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Pengetatan Aturan dan Protokol Kesehatan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Nasional
Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Nasional
Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Naik ke Level II, Ini Aturan Masuk Pasar hingga Mal

PPKM Jawa-Bali Naik ke Level II, Ini Aturan Masuk Pasar hingga Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.