Ketua Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perkuat Regulasi Soal Anti-Pornografi - Kompas.com

Ketua Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perkuat Regulasi Soal Anti-Pornografi

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 06/11/2017, 21:00 WIB
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menilai negara saat ini sudah dalam kondisi darurat pornografi. Hal itu diungkapkannya menyusul konten berbau pornografi di aplikasi WhatsApp.

Menurutnya, konten-konten pornografi saat ini sangat mudah ditemukan, bahkan oleh anak-anak.

"Cucu saya juga begitu. Buka internet kemudian lagu Frozen itu yang keluar porno," ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ali menilai, perlu ada penguatan regulasi soal anti-pornografi. Sebab, menurutnya negara akan mengalami kerugian karena kualitas generasi muda bisa hilang karena konten pornografi.

Baca juga : Pemerintah Blokir 6 Situs Tenor, Kenapa Gif Pornografi di WhatsApp Masih Bisa Diakses?

Pemerintah, kata dia, seharusnya tak hanya melakukan pemblokiran terhadap media yang menyebarkan konten pornografi namun juga mengevaluasi perkembangan penyebaran pornografi dari waktu ke waktu.

"Usul saya, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menkominfo di bawah kordinasi Menkumham bicara soal pornografi ini bagian yang terpenting, yang jangka pendek harus segera diselesaikan dan dicari regulasi yang tepat," tutur Politisi PAN itu.

Pemerintah mengancam akan memblokir aplikasi berbagi pesan WhatsApp. Ancaman ini dikeluarkan terkait adanya konten pornografi pada aplikasi tersebut.

Pemerintah memberi tenggat waktu 2 x 24 jam bagi WhatsApp untuk menghilangkan konten pornografi pada aplikasi mereka.

Baca juga : Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp jika 2x24 Jam Masih Ada Konten Pornografi

" Whatsapp harus menindaklanjuti. Kalau tidak, pemerintah akan 'men-Telegram-kan' (memblokir) WhatsApp," kata Dirjen Aplikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan dalam jumpa pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Samuel mengatakan, pemerintah sudah memberikan peringatan pertama pada Senin dini hari.

Batas waktu 2 x 24 jam dihitung setelah pemerintah mengirimkan peringatan pertama.

"Artinya, Rabu, ya (batas waktunya)," katanya.

Kompas TV Menkominfo Rudiantara mengaku keluhan dan laporan yang masuk ke pihaknya terus mengalir.

PenulisNabilla Tashandra
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM