Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WhatsApp Berkilah Konten Pornografi dari Pihak Ketiga, Pemerintah Tak Terima

Kompas.com - 06/11/2017, 14:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah berkomunikasi dengan Facebook, induk perusahaan WhatsApp, untuk memprotes adanya konten pornografi di aplikasi berbagi pesan tersebut.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemerintah sudah berusaha mengingatkan Facebook sejak kehebohan terkait konten pornografi tersebut muncul pada Minggu (16/11/2017).

Namun, karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat, baru ada jawaban pada Senin dini hari.

(Baca: Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp jika 2 x 24 Jam Masih Ada Konten Pornografi)

Pihak Facebook menjawab bahwa konten GIF pornografi yang ada di aplikasi WhatsApp dari pihak ketiga, yakni Tenor.com.

"Responsnya ini adalah konten pihak ketiga. Kami diharapkan kontak pihak ketiga," kata Samuel dalam jumpa pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Namun, Kominfo tidak terima dengan jawaban tersebut. Sebab, pemerintah sudah memblokir Tenor.com, tetapi konten pornografi masih bisa diakses dari WhatsApp.

Pemerintah pun meminta pihak WhatsApp untuk bertanggung jawab menghilangkan konten pornografi tersebut.

"Tapi kita tidak mau menerima penjelasan dari tersebut, mereka (WhatsApp) pun harus aktif melakukan breakdown, minimal konten itu tak dapat diakses dari Indonesia," kata Samuel.

9Baca juga: YLKI Minta Kemenkominfo Blokir Konten Pornografi di WhatsApp)

Menurut Samuel, pemerintah sudah memberi waktu 2x24 jam bagi WhatsApp. Apabila pada Rabu (8/11/2017) konten pornografi masih bisa diakses, pemerintah akan melakukan pemblokiran.

Konten berbau seks hinggap di aplikasi pesan singkat paling populer WhatsApp. Konten tersebut merupakan bagian dari emoji di WhatsApp dalam kategori animasi GIF.

Jika di BlackBerry Comics berbentuk gambar dan Telegram hanya stiker, emoji WhatsApp merupakan animasi yang jelas bergerak-gerak, bahkan cukup banyak yang seperti cuplikan film porno atau paling tidak film tidak lolos sensor.

Mengutip situs Kementerian Kominfo, kementerian itu menerima aduan konten pornografi sebanyak 585. Sementara total aduan konten berbau pornografi yang masuk ke Kementerian Kominfo 775.339.

Kompas TV Menkominfo Rudiantara mengaku keluhan dan laporan yang masuk ke pihaknya terus mengalir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com