Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem: Apa yang Dilakukan Jokowi Sudah Sesuai "Track"

Kompas.com - 03/11/2017, 00:27 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, sudah sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini telihat dari tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai 67 persen.

"Tampaknya apa yang dilakukan presiden sudah sesuai dengan track yang direncanakan," kata Dedy, saat memberi sambutan di acara rilis survei Populi Center, di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/11/2017).

Ia mengatakan, rencana Jokowi sejak awal adalah membuat kebijakan yang membawa negara ini menuju jalur yang benar. Bahkan, kata Dedy, Jokowi tidak khawatir kalau kebijakannya tersebut tidak populer.

"Pak Jokowi sudah bilang saya enggak populer enggak masalah tetapi bangsa ini, negara ini, menuju ke arah track yang benar. Ini catatah yang penting," ujar Dedy.

Baca juga : Survei Populi Center: 62 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi-JK

Menurut Dedy, Jokowi enggan berpatokan mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan elektabilitas semata karena belum tentu akan membawa negara ke jalur yang tepat.

"Kalau setiap kebijakan publik itu tendensinya adalah pertimbangan-pertimbangan elektroal, maka menjadi sempit kacamatanya (karena) melihat pertama ini rakyat suka apa enggak," ujar Dedy.

"Padahal tidak semua dalam perspektif politik yang populis itu kemudian sesuai dengan track negara," ujar Dedy.

Baca juga : Survei 10 Menteri Jokowi, Siapa yang Dianggap Paling Berprestasi?

Contohnya, lanjut Dedy, dulu pernah ada perdebatan soal penting atau tidaknya subsidi bensin. Kalau rakyat diminta memilih harga bensin Rp 5.000 karena subsidi atau Rp 8.000 yang tidak disubsidi, tentu rakyat akan memilih yang lebih murah alias yang disubsidi.

Tetapi, akibat subsidi justru akan membebankan APBN. Negara pun tidak mampu untuk membeli peralatan pertahanan atau yang lebih penting misalnya untuk pendidikan.

"Kalau anda enggak bisa beli persenjataan yang baik buat tentara, polisi, enggak bisa kasih beasiswa yang baik, maka track negara enggak bisa sesuai dengan cita-cita konstitusi," ujar Dedy.

Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan Populi Center, 6,8 persen responden merasa sangat puas dan 55,2 persen merasa puas atas kinerja Jokowi-JK. Dengan demikian, sebanyak 62 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun masa kepemimpinan.

Sementara masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK 35,1 persen. Rinciannya, 30,3 responden merasa kurang puas dan 4,8 persen responden merasa tidak puas.

Survei Populi Center ini dilakukan pada 19 Oktober-26 Oktober 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang.

Survei menggunakan metode survei multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat hak guna tanah hutan bagi petani di 3 kabupaten di Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com