Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Harus Ada Perbaikan Sistem dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 26/10/2017, 20:29 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara soal maraknya operasi tangkap tangan terkait kasus korupsi.

Menurut Tito, harus ada perbaikan sistem yang digunakan dalam agenda pemberantasan korupsi saat ini.

Ia menilai, aspek pencegahan harus lebih diutamakan ketimbang aspek penindakan.

"Penindakan memang harus, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah pencegahan. Dan yang penting orientasi adalah hasil. Kalau korupsi bisa menurun jauh baru kita sukses seperti Georgia dan Ukranina. Bukan dari hasil tangkapan," ujar Tito, usai dikukuhkan sebagai guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Baca: KPK Mengeluh Programnya dalam Pencegahan Korupsi Kurang Populer

Tito menjelaskan, dalam penanganan korupsi, aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan prinsip pencegahan. Artinya, aparat penegak hukum harus bisa mencegah seseorang melakukan tindak pidana.

Jika pemberantasan korupsi difokuskan pada penindakan, menurut Tito, justru akan menimbulkan ketakutan di birokrasi.

"Keep them out of jail. Biarkan mereka di luar penjara, maksudnya cegah mereka agar jangan sampai masuk penjara. Artinya pencegahan sangat penting. Perbaikan sistem sangat penting. Itu yang harus massif," kata Tito.

"Jangan dibalik menjadi put them into the jail, tangkap sebanyak-banyaknya masuk dalam penjara. Ini bisa menjadi ketakutan dalam birokrasi," ujar dia.

Kompas TV Pro kontra muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dibentuknya tim Densus Tipikor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com