Elite Diminta Pakai Bahasa Politik Memperkuat Tenunan Kebangsaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif berharap para elite politik tidak mengembangkan ujaran-ujaran yang memecah belah masyarakat dan diskriminatif.

Menurut Yudi, para politisi seharusnya mengembangkan bahas politik yang menyatukan dan memperkuat tenunan kebangsaan.

Selain itu, mengingat saat masyarakat tengah mengalami krisis sosial akibat meningkatnya politik identitas.

"Krisis sosial terjadi justru yang harus dilakukan oleh para elite politik adalah bagaimana kemampuan merajut lagi tenunan yang robek dengan cara political correctness. Jangan mengembangkan ujaran-ujaran yang justru mengarah pada proses perpecahan dan diskriminasi sosial," ujar Yudi saat menjadi pembicara seminar nasional fraksi Partai Golkar MPR RI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

"Dalam suatu krisis justru harus mengembangkan bahasa politik yang menyatukan dan memperkuat tenunan kebangsaan," kata dia.

(baca: Anies Baswedan Diminta Tak Bermain Politik Identitas)

Yudi menuturkan, demokrasi akan berjalan baik jika ada integrasi yang mengarah pada keadilan sosial serta persatuan dan kesatuan.

Sementara politik identitas yang saat ini terjadi justru akan merusak prinsip berdemokrasi.

Yudi memandang meningkatnya politik identitas disebabkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan.

(baca: Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi)

Namun, dia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa diantisipasi dengan cara melakukan politisasi identitas atau menciptakan pembelahan baru di masyarakat.

"Gagasan tentang pemerataan keadilan itu harus diperbaiki tapi tidak dengan cara mengorbankan persatuan. Keadilan tidak bisa diperjuangkan dengan mengorbankan persatuan," ucapnya.