Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Bentuk Densus Tipikor, Polri Diharap Bersih-bersih Internal Dulu

Kompas.com - 19/10/2017, 04:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyambut baik rencana Kepolisian RI untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

Menurut Refly, memang perlu ada mitra sinergi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemberantasan korupsi. Jaringan Polri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, seperti halnya kejaksaan, tentu akan sangat membantu KPK dalam memberantas korupsi.

"Saya sudah katakan dari dulu, berharap hanya KPK yang melakukan pemberantasan korupsi tidak bisa. Ibarat pendekar pedang satu, tebas sana, tebas sini. Lama-lama capek dan kelelahan," kata Refly ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

"Belum lagi, KPK banyak digoyang kanan-kiri," ujar dia.

(Baca juga: Densus Tipikor Dikhawatirkan Lahirkan Persaingan Tak Sehat Polri-KPK)

Namun, dia mengingatkan bahwa masalah dari ketiga lembaga penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan, adalah kepercayaan publik.

Oleh karena itu, menurut Refly, pembentukan Densus Tipikor harus pula dibarengi dengan upaya Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.

"Kalau kita kaitkan dengan pemberantasan korupsi, saya kan mengatakan, yang namanya KPK itu pasti bukan malaikat. Tapi dia lebih dipercaya dibandingkan dua institusi lainnya (Polri dan Kejaksaan). Nah untuk level of trust ini menurut saya, mudah-mudahan Densus Tipikor bisa mengejar itu," kata Refly.

Salah satu caranya, adalah dengan melakukan konsolidasi ke dalam. Artinya, kata dia, Densus Tipikor harus mampu 'bersih-bersih' melakukan pemberantasan korupsi di internal Polri.

"Jadi, dia konsolidasi ke dalam dulu. Dia harus buktikan bahwa polisi bisa bersih. Kira-kira begitu. Kalau polisinya tidak bersih, bagaimana kemudian mau membersihkan yang lainnya?" tutur Refly.

Jika hal itu bisa dilakukan, Refly menuturkan, niscaya publik akan menaruh kepercayaan bahwa Polri bisa berkinerja baik dalam hal pemberantasan korupsi sama seperti penanganan terorisme oleh Densus 88 Antiteror.

Kompas TV Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi untuk polri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com