Salin Artikel

Ingin Bentuk Densus Tipikor, Polri Diharap Bersih-bersih Internal Dulu

Menurut Refly, memang perlu ada mitra sinergi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemberantasan korupsi. Jaringan Polri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, seperti halnya kejaksaan, tentu akan sangat membantu KPK dalam memberantas korupsi.

"Saya sudah katakan dari dulu, berharap hanya KPK yang melakukan pemberantasan korupsi tidak bisa. Ibarat pendekar pedang satu, tebas sana, tebas sini. Lama-lama capek dan kelelahan," kata Refly ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

"Belum lagi, KPK banyak digoyang kanan-kiri," ujar dia.

Namun, dia mengingatkan bahwa masalah dari ketiga lembaga penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan, adalah kepercayaan publik.

Oleh karena itu, menurut Refly, pembentukan Densus Tipikor harus pula dibarengi dengan upaya Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.

"Kalau kita kaitkan dengan pemberantasan korupsi, saya kan mengatakan, yang namanya KPK itu pasti bukan malaikat. Tapi dia lebih dipercaya dibandingkan dua institusi lainnya (Polri dan Kejaksaan). Nah untuk level of trust ini menurut saya, mudah-mudahan Densus Tipikor bisa mengejar itu," kata Refly.

Salah satu caranya, adalah dengan melakukan konsolidasi ke dalam. Artinya, kata dia, Densus Tipikor harus mampu 'bersih-bersih' melakukan pemberantasan korupsi di internal Polri.

"Jadi, dia konsolidasi ke dalam dulu. Dia harus buktikan bahwa polisi bisa bersih. Kira-kira begitu. Kalau polisinya tidak bersih, bagaimana kemudian mau membersihkan yang lainnya?" tutur Refly.

Jika hal itu bisa dilakukan, Refly menuturkan, niscaya publik akan menaruh kepercayaan bahwa Polri bisa berkinerja baik dalam hal pemberantasan korupsi sama seperti penanganan terorisme oleh Densus 88 Antiteror.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/19/04360011/ingin-bentuk-densus-tipikor-polri-diharap-bersih-bersih-internal-dulu

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke