Khawatir Diretas, PKB Ingin Keamanan Sipol KPU Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengungkapkan bahwa partainya tak menemui kendala berarti dalam pengisian data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lukman hanya mengaku khawatir akan keamanan data partainya dalam sistem tersebut. Sebab, sistem keamanan Sipol belum teruji.

"Tidak ada kendala. Memang kami khawatir soal security saja. Sistem security-nya belum teruji. Kami melihat bahwa input data itu rawan di-hack. Rawan untuk dilakukan perubahan-perubahan," kata Lukman di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Menurut Lukman, kekhawatiran akan keamanan Sipol tersebut harusnya menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Ini diperlukan untuk memperkuat sistem keamanan yang ada.

"Begitu masuk sistem bisa melakukan perubahan. Ini harus diantisipasi untuk sebulan ke depan, sebelum diumumkan apakah parpol ini memenuhi syarat atau tidak," ujar dia.

(Baca juga: KPU Berpotensi Langgar UU karena Wajibkan Sipol)

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding justru memuji Sipol KPU RI tersebut. Menurut dia, Sipol sangat berguna untuk menata data parpol.

"Sipol secara subtansial sangat baik, untuk mendisiplinkan partai dan kader agar memiliki syarat minimal untuk menjadi organsiasi politik yang kuat," kata Karding.

Karding pun memahami maksud baik dari KPU RI yang mewajibkan semua parpol meng-input data partainya dalam Sipol tersebut.

"Itu KPU ingin mendorong partai ini ada secara manifes, nyata bukan abal-abal. Ini baik untuk kesehatan demokrasi ke depan bangsa kita," ujar Karding.

(Baca: Sekjen PKB: Sipol KPU Baik untuk Kesehatan Demokrasi Indonesia)

Sejak 18 September 2017, parpol sudah bisa melakukan pengisian data partai melalui Sipol KPU RI.

Batas akhir input ada di Sipol hingga 16 Oktober 2017 atau berbarengan dengan penutupan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu Serentak 2019 yang telah dibuka sejak 3 Oktober 2017.

Input data melalui Sipol tersebut, merupakan mekanisme yang wajib dilalui parpol agar bisa mendaftar untuk ikut Pemilu 2019.

Pada Sipol, parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening dan data lainnya.