Sekjen PKB: Sipol KPU Baik untuk Kesehatan Demokrasi Indonesia - Kompas.com

Sekjen PKB: Sipol KPU Baik untuk Kesehatan Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 16/10/2017, 13:33 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding memegang boks dokumen syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2019 di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding memegang boks dokumen syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2019 di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baik bagi masa depan parpol.

"Sipol secara subtansial sangat baik, untuk mendisiplinkan partai dan kader agar memiliki syarat minimal untuk menjadi organsiasi politik yang kuat," kata Karding di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Karding memahami maksud baik dari penyelenggara Pemilu yang mewajibkan semua partai politik menginput data partainya di Sipol.

"Itu KPU ingin mendorong partai ini ada secara manifest, nyata bukan abal-abal. Ini baik untuk kesehatan demokrasi ke depan bangsa kita," kata Karding.


Meski diakui Karding, partainya sempat terkendala dalam melakukan pengisian Sipol. Alasannya, data pada database PKB tidak cocok dengan Sipol KPU.

"Memang diakui, di PKB punya sistem database sendiri, kolom atau itemnya tidak kompatibel dengan Sipol KPU. Sehingga secara teknis perlu energi lebih, tenaga lebih untuk menyesuaikan. Di sini kesulitan kita," kata Karding.

Karding menambahkan, melalui Sipol tersebut pihaknya justru ingin memperkuat database kepartaiannya.

"Ada partai yang langsung misalnya mengisi Sipol. Bagi kami tidak ingin begitu, kami ingin memperkuat database sekalian di kompatibel-kan ke Sipol. Saya kira tidak ada masalah," tutup Karding.

Sejak 18 September 2017, parpol sudah bisa melakukan pengisian data partai melalui Sipol KPU RI.

Batas akhir input ada di Sipol hingga 16 Oktober 2017 atau berbarengan dengan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu Serentak 2019 yang telah dibuka sejak 3 Oktober 2017.

Input data melalui Sipol tersebut, merupakan mekanisme yang wajib dilalui parpol agar bisa mendaftar untuk ikut Pemilu 2019.

Pada Sipol, parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening dan data lainnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Megapolitan

Close Ads X