Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ryaas Rasyid: Jangan Harap Dapat Pemimpin Cerdas, kalau yang Memilih Bodoh

Kompas.com - 16/10/2017, 11:33 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid mengatakan, sejak dulu dirinya pesimistis sistem pemilihan umum langsung dapat menghasilkan sosok pemimpin ideal.

Pasalnya, kata Ryaas, rakyat tidak memiliki kapasitas untuk menilai sebuah program yang disuguhkan dan integritas kandidat yang maju.

"Maka kalau rakyatnya masih bodoh, ya enggak apa-apa mendapat pemimpin bodoh. Jangan harap mendapat pemimpin yang cerdas, kalau yang memilih saja bodoh. Jadi, terima saja nasib," kata Ryaas dalam diskusi bertema 'Partisipasi Perempuan dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019', di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Menurut Ryaas, dengan kondisi rakyat Indonesia yang seperti saat ini, lebih baik pemilihan umum dikembalikan ke sistem tidak langsung, yaitu dipilih oleh MPR.

"Saya sudah hopeless dengan sistem ini. Mau dapat pemimpin cerdas, berkompeten, semua itu batal dengan dipilih rakyat. Karena rakyat tidak bisa menilai itu," ucapnya.

Dia mencontohkan konkretnya, seringkali dalam sebuah kampanye terbuka, hanya sedikit rakyat yang benar-benar menyimak visi-misi ataupun program kandidat yang maju.

"Sisanya sudah kepanasan, hanya menunggu door prize atau penyanyi dangdut, tidak mungkin bisa menilai program," kata dia lagi.

Dari sini, kata dia, penting sekali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Ryaas berpesan kepada audiens perempuan untuk mencerdaskan anggota keluarga dan komunitasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com