Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Lirik Partai Lain, PKS Tetap Dukung Deddy Mizwar-Syaikhu

Kompas.com - 14/10/2017, 17:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyatakan bahwa partainya akan tetap bergandengan dengan Gerindra dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Mustafa, tak ada perubahan dukungan dalam pilkada tersebut. PKS bersama Partai Gerindra tetap akan mengusung duet Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu.

(Baca juga Gerindra, Demokrat, PPP, dan PAN Berkoalisi Tanpa PKS)

"Sampai saat ini sebenarnya tidak pernah ada pernyataan yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam koalisi pilkada gubernur di Jawa Barat. Jadi Demiz-Syaikhu (Deddy dan Syaikhu) tetap running," kata Mustafa seusai memimpin PKS mendaftar sebagai peserta pemilu di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

Ia menyebutkan, tak ada pembicaraan apa pun dalam konteks Pilkada Jabar kecuali terkait bangunan koalisi yang sudah ada. Bahkan, komunikasi dengan partai-partai lain juga dibangun agar koalisinya semakin besar.

Mengani dinamika politik yang berkembang saat ini, ia menganggapnya sebagai hal positif. Termasuk kemungkinan pasangan tersebut tak bisa diusung hingga terbentuknya poros baru.

"Justru sebenarnya semakin menguatkan, artinya substansi yang disuarakan kurang lebih menginginkan adanya penguatan," ujar Mustafa.

Penguatan tersebut, misalnya, bagaimana membuat Deddy-Syaikhu menjadi lebih sungguh-sungguh menunjukkan prestasinya dan lebih turun ke rakyat serta mendekati partai pendukung.

PKS mengharapkan agar Deddy-Syaikhu mendengar, menyimak, dan melakukan upaya untuk memenuhi aspirasi rakyat.

Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat berkoalisi dalam menyongsong Pilkada Jawa Barat 2018.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan, dalam pertemuan empat petinggi partai di Kota Bandung, Rabu (11/10/2017), terdapat beberapa poin yang disepakati koalisi, terutama dalam menentukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

"Kesepakatan adalah setuju tiap partai munculkan nama-nama. Kemudian kita akan survei dengan lembaga yang disepakati bersama untuk mengukur elektabilitas popularitas," ujar Mulyadi seusai pertemuan, Rabu sore.

Mulyadi mengatakan, ada tujuh nama yang akan diseleksi melalui lembaga survei yang akan ditunjuk oleh koalisi baru tersebut. Tujuh nama tersebut adalah Iwan Sulandjana, Dede Yusuf, Herman Khaeron (Demokrat), UU Ruzhanul Ulum, Asep Mousul (PPP),  Dessy Ratnasari (PAN), Mulyadi, dan Burhanuddin Abdullah (Gerindra).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com