Melepas dan Menahan Partai Politik Peserta Pemilu

KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017).

UU No 7/2017 mengatur dua pemilu: pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provisi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sistem proposional peserta pemilu adalah partai politik.

Partai politik itu bermacam-macam. Dari kacamata hukum, partai politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bisa dibedakan atas empat jenis: partai politik masyarakat, partai politik berbadan hukum, partai politik peserta pemilu, dan partai politik parlemen.

Pertama, partai politik masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warganegara untuk berserikat dan berkumpul.

Baca juga: Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat

Sekelompok warga negara bisa saja berserikat membentuk organisasi. Organisasi yang berbasis keanggotaan dengan tujuan politik tertentu ini biasa disebut ormas. Tetapi sesungguhnya tidak ada larangan untuk menyebut diri partai politik.

Kedua, partai politik berbadan hukum. Inilah organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang partai politik: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2011).

Menurut data Kemenkumham, saat ini terdapat 73 partai politik berbadan hukum.

Ketiga, partai politik peserta pemilu. Yaitu, partai politik yang memenuhi persyaratan undang-undang pemilu.

Untuk menjadi partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2019, pertama-tama partai politik harus berbadan hukum, selanjutnya partai politik berbadan hukum itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU No 7/2017.

Keempat, partai politik parlemen, yaitu partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keberadaan partai politik di DPR dan DPRD diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No 17/2014). Saat ini terdapat 10 partai politik di DPR: PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Baca juga: Membangun Sistem yang Memudahkan Pemilih

Sehubungan dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu (untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), yang perlu mendapat perhatian adalah jenis partai politik kedua (berbadan hukum) dan partai politik ketiga (peserta pemilu). Keduanya saling berhubungan meskipun undang-undang yang mengaturnya berbeda.

Menurut UU No 2/2008, partai politik didirikan di atas akte notaris. Ketentuan ini sama dengan pendirian badan usaha atau yayasan.

Berbeda dengan badan usaha atau yayasan, yang cukup mendaftarkan akte pendirian ke Kemenkumham lalu mendapat status badan hukum, partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan lain.