Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB Luncurkan "E-Government"

Kompas.com - 04/10/2017, 11:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meluncurkan sistem e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan e-government secara masif, terstruktur dan sistematis.

"Itu diperlukan mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah memengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia," kata Asman di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurut dia, saat ini Indonesia memasuki era konektivitas dan internet of think (berbasis internet), di mana batasan ruang dan waktu makin singkat. Karena itu, tata kelola pemerintahan dengan penerapan sistem e-government dinilai sebagai sebuah keniscayaan.

Asman pun sadar bahwa kementeriannya sebagai penggerak utama reformasi birokrasi memiliki tanggung jawab untuk bisa menjadi contoh nasional dalam penerapan e-government.

"Makanya sebagai wujud tanggung jawab hal tersebut, sistem e-government diluncurkan. Diharapkan sistem ini dapat memberi inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e-government," kata dia.

(Baca juga: Kemenpan RB Siapkan Sembilan PP Terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara

Tujuh inovasi

Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji pun memaparkan sejumlah inovasi yang dibuat pihaknya dan diluncurkan hari ini.

Pertama, command center adalah pusat kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Selain berfungsi sebagai supporting system bagi pengambilan keputusan pimpinan, command center juga berfungsi sebagai media analisis dan ekspos informasi," kata Atmaji.

Kedua, e-office adalah sebuah sistem informasi persuratan elektronik, informasi kepegawaian, serta layanan penugasan dan tata usaha.

"Dengan sistem ini, semua layanan administrasi dapat dilakukan melalui satu pintu," kata dia.

Ketiga adalah sistem aplikasi layanan Kementerian PANRB (e-salam), yakni aplikasi layanan Kementerian PANRB berbasis web dan terintegrasi.

Fungsinya, untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat mengenai perkembangan proses berbagai layanan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel berbasis elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan stakeholders terhadap layanan yang diberikan Kementerian PAN-RB," kata Atmaji.

(Baca juga: Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Sekadar Naik Gaji)

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com