Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpan RB Siapkan Sembilan PP Terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara

Kompas.com - 21/10/2016, 15:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan bahwa jajarannya sudah menuntaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait Aparatur Sipil Negara.

Hal tersebut dia katakan usai bertemu dengan Menteri Koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Menurutnya, selama dua bulan belakangan pihaknya mempercepat penyusunan RPP tersebut. Itu karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak berjalan optimal lantaran belum terbit peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya.

(Baca: Menteri PAN-RB Wacanakan Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara)

"Tadi saya bertemu dengan pak Menko menyampaikan RPP ASN sudah selesai dua bulan ini saya lakukan percepatan RPP yang sudah ditunggu selama dua tahun," ujar Asman.

Asman menjelaskan, saat ini ada sembilan RPP yang segera disahkan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah RPP terkait manajemen pegawai negeri sipil.

Selain itu Kemenpan RB juga telah menyiapkan beberapa RPP antara lain penilaian kinerja PNS, disiplin PNS, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), korps pegawai ASN, serta gaji dan tunjangan.

(Baca: Aparatur Sipil Negara Direncanakan Jadi Pegawai Nasional)

Kesembilan RPP itu, kata Asman, akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo setelah Menko Polhukam melakukan pengecekan terakhir.

"Setelah Pak Menko melakukan pengecekan terakhir, segera dimajukan ke Presiden. Ada sembilan RPP mengatur tentang aparatur sipil negara, yang menjadi highlight-nya adalah RPP soal manajemen PNS," ungkapnya.

Kompas TV PNS Ketahuan Lakukan Pungli Akan Dipecat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com