Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Sekadar Naik Gaji

Kompas.com - 21/08/2017, 12:23 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengkritik pola reformasi birokrasi yang mengutamakan kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Menurut Agus, masih banyak agenda lain yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum mewacanakan soal kenaikan gaji.

"Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar naik gaji. Karena kenaikan gaji salah satu yang perlu disentuh setelah semuanya selesai," ujar Agus saat saat menjadi pembicara kunci seminar internasional 'Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet' di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

(baca: Ketua KPK Sebut UU Tipikor Kalah Jauh Dibanding UU Milik Singapura)

Agus menuturkan, reformasi birokrasi yang harus dilakukan saat ini adalah penataan organisasi karena menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Menurut Agus, jika penataan organisasi tidak dilakukan maka akan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara lembaga negara.

"Dalam bayangan saya begini, pengalaman KPK menunjukan, begitu tumpang tindih itu terjadi itu semuanya menjadi tidak efesien dan tidak efektif," kata Agus.

Agus mencontohkan sektor pengawasan kelautan di Amerika Serikat yang ditangani oleh US Navy (Angkatan Laut) dan Coast Guard.

Sementara di Indonesia, kata Agus, banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan di sektor kelautan.

Hal itu, menurut dia, membuat sejumlah data yang dimiliki pemerintah tak sama.

Salah satu contohnya, yakni perbedaan data ekspor-impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Di AS, yang mengurus masalah laut itu hanya dua, Navy dan Coast Guard. Di negara kita begitu banyak, ada AL ada Polisi Air, kapalnya Bu Susi juga ikut periksa. Kemudian kita juga liat custome (Bea Cukai) sering keluar pelabuhan. Nah, provinsi yang punya laut, mereka juga punya kapal sendiri-sendiri," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X