Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Sekadar Naik Gaji

Kompas.com - 21/08/2017, 12:23 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengkritik pola reformasi birokrasi yang mengutamakan kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Menurut Agus, masih banyak agenda lain yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum mewacanakan soal kenaikan gaji.

"Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar naik gaji. Karena kenaikan gaji salah satu yang perlu disentuh setelah semuanya selesai," ujar Agus saat saat menjadi pembicara kunci seminar internasional 'Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet' di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

(baca: Ketua KPK Sebut UU Tipikor Kalah Jauh Dibanding UU Milik Singapura)

Agus menuturkan, reformasi birokrasi yang harus dilakukan saat ini adalah penataan organisasi karena menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Menurut Agus, jika penataan organisasi tidak dilakukan maka akan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara lembaga negara.

"Dalam bayangan saya begini, pengalaman KPK menunjukan, begitu tumpang tindih itu terjadi itu semuanya menjadi tidak efesien dan tidak efektif," kata Agus.

Agus mencontohkan sektor pengawasan kelautan di Amerika Serikat yang ditangani oleh US Navy (Angkatan Laut) dan Coast Guard.

Sementara di Indonesia, kata Agus, banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan di sektor kelautan.

Hal itu, menurut dia, membuat sejumlah data yang dimiliki pemerintah tak sama.

Salah satu contohnya, yakni perbedaan data ekspor-impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Di AS, yang mengurus masalah laut itu hanya dua, Navy dan Coast Guard. Di negara kita begitu banyak, ada AL ada Polisi Air, kapalnya Bu Susi juga ikut periksa. Kemudian kita juga liat custome (Bea Cukai) sering keluar pelabuhan. Nah, provinsi yang punya laut, mereka juga punya kapal sendiri-sendiri," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X