PDI-P Beri Sanksi Jika Kader Minta Mahar ke Calon Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tak pernah meminta mahar politik bagi calon kepala daerah yang hendak maju di Pilkada. Sanksi pemecatan akan diberikan jika ada kader yang nekat meminta mahar.

"Kalau dari PDI-P, boleh dicek dalam peraturan partai kami, kami tidak pernah meminta mahar. Tidak pernah memperjual-belikan rekomendasi, dan itu diatur," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

"Bahkan kader partai bisa diberi sanksi pemecatan," tambah dia.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai mahar Rp 10 miliar untuk diusung Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat.

(Baca: Dedi Mulyadi Kenal Orang yang Minta Mahar Rp 10 Miliar)

PDI-P yang juga berniat mengusung Dedi Mulyadi, memastikan tak akan meminta mahar kepada Bupati Purwakarta itu.

"Kami meminta para calon untuk waspada terhadap berbagai tipuan, tipu muslihat, karena ada yang membuka rekening atas nama kami misalnya, itu sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian," ucap Hasto.

Hasto mengakui bahwa untuk mendapatkan kemenangan dalam pilkada dibutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit untuk kampanye.

Namun, menurur dia, biaya tersebut bisa menggunakan mekanisme patungan sebagaimana yang sudah diterapkan PDI-P selama ini.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku diminta Rp 10 miliar untuk mendapat rekomendasi Partai Golkar maju dalam Pilgub Jawa Barat.

Dedi mengaku kenal dan pernah bertemu dengan orang yang meminta mahar kepada dirinya. Dedi mengungkapkan bahwa orang itu bukanlah pengurus DPP Golkar. Dia hanya dekat dengan orang-orang di DPP partai berlambang pohon Beringin itu.

"Enggak (DPP) sih, mengaku dekat DPP itu dan kenal kok saya orangnya. Dari telepon pernah ketemu beberapa kali," kata Dedi ditemui di Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (29/9/2017).

Menurut Dedi, orang tersebut sudah ia laporkan ke pimpinan DPP Golkar. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya mahar politik dalam pencalonan pilkada melalui partai berlambang beringin itu kepada Dedi.

Nurdin mengaku telah mengklarifikasi langsung kepada Dedi Mulyadi ihwal setoran Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

Ia pun meminta Dedi melaporkan pihak yang meminta uang sejumlah Rp 10 miliar ke polisi karena itu merupakan tindak pidana penipuan.