Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas ke-X Soksi, Bakal Caketum Wajib Bayar Mahar Rp 100 Juta

Kompas.com - 23/08/2017, 06:10 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) kubu Ali Wongso akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-X pada 7-9 September 2017.

Ketua Steering Commitee Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Soksi, Erwin Ricardo Silalahi, mengatakan bahwa semua bakal calon yang akan ikut bursa Ketua Umum Soksi periode 2017-2022 dalam Munas tersebut wajib membayar mahar Rp 100 juta .

"Jadi setiap bakal calon ketua umum harus membayar 100 juta rupiah. Kami tak minta ke sana ke mari, ini kami mandiri," kata Erwin di Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Bakal calon ketua umum Soksi pun harus menunjukkan bukti telah membayar uang mahar tersebut.

"Bakal calon ketua umum harus tunjukkan bukti tranfer ke rekening Soksi. Apakah benar ia telah mendaftar atau belum," ujar Erwin.

(Baca juga: Rekonsiliasi Dua Kubu, Soksi Golkar Akan Gelar Munas ke-X)

Erwin pun memaparkan, ada sejumlah tahapan atau alur pencalonan bakal calon ketua umum Soksi pada Munas ke-X Soksi.

"Jadi tidak ada bakal calon ketua umum yang kami bawa ke forum Munas pada tanggal 7-9 September itu tiba-tiba. Tapi melalui proses penyaringan," tutur Erwin.

Adapun tahapan dan alurnya sebagai berikut:

22 Agustus: Pengumuman pendaftaran bakal calon ketua umum Soksi.

23-26 Agustus: Pendaftaran bakal calon ketua umum Soksi dibuka.

25-27 Agustus: Penyerahan dokumen pemenuhan bakal calon ketua umum Soksi.

25-31 Agustus: Verifikasi berkas bakal calon ketua umum Soksi.

2 September: Pengumuman lolos syarat administratif bakal calon ketua umum Soksi.

4 September: Penyerahan syarat akhir bakal calon ketua umum Soksi.

5 September: Pengumuman calon ketua umum Soksi yang lolos Munas ke-X.

7 September: Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-III Soksi.

7-9 September: Pelaksanaan Munas ke-X Soksi untuk memilih ketua umum Soksi yang baru, periode 2017-2022.

Kompas TV Konsolidasi DPD Partai Golkar Se-Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com