Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu

Kompas.com - 29/09/2017, 17:56 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan, opini kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masyarakat tidak terjadi secara alamiah.

Menurut dia, opini soal kebangkitan PKI dimobilisasi kekuatan politik tertentu.

"Hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra," kata Sirojudin, di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Kesimpulan tersebut diperoleh dari temuan-temuan survei opini publik nasional yang dilakukan SMRC terkait isu kebangkitan PKI.

Sirojudin mengatakan, gejala hasil mobilisasi terlihat pada warga yang cenderung memiliki akses media massa, terutama media sosial.

Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi

Hasil survei SMRC menunjukkan, orang-orang yang percaya isu kebangkitan PKI (12,6 persen dari responden) adalah mereka yang tergolong intensif mengakses berbagai media.

"Terutama media internet dan koran," kata Sirojudin dalam paparan hasil survei.

Hasil tabulasi silang dengan preferensi partai politik juga menunjukkan, mereka yang percaya PKI 'bangkit' kebanyakan merupakan pemilih PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen).

Lucunya, kata Sirojuddin, mereka yang percaya PKI 'bangkit' justru berusia di bawah 21 tahun. Temuan ini mengonfirmasi bahwa isu kebangkitan PKI merupakan hasil mobilisasi opini kekuatan politik dengan menggunakan media sosial.

"Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI adalah kalangan warga yang senior. Sebab, mereka (para senior) lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibandingkan warga yang lebih junior, atau produk masa reformasi," kata dia.

Dari sebaran wilayahnya, mereka yang percaya PKI 'bangkit' mayoritas berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Sirojuddin menuturkan, semua demografi tersebut beririsan dengan pendukung Prabowo.

Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah

Hasil survei SMRC juga menunjukkan mayoritas yang percaya isu PKI bangkit adalah muslim (14 persen), ketimbang pemeluk agama lain (satu persen).

Menurut sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola, mereka yang percaya isu kebangkitan PKI, yaitu Muslim yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten konsisten dengan hasil survei SMRC sebelumnya tentang berdirinya negara khilafah. Survei SMRC tentang negara khilafah itu dirilis pada Juni 2017.

"Pada saat itu temuannya, mereka yang mendukung khilafah dan bersimpati kepada ISIS di daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, memang menunjukkan kelompok Muslim, kelas menengah, cukup santri, cukup fanatik. Jadi hasil survei ini konsisten," kata Tamrin.

Kompas TV Dituduh PKI, PSI Lapor Sejumlah Medsos ke Bareskrim Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com