Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah

Kompas.com - 04/06/2017, 18:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat masih mendukung bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Hanya sedikit masyarakat yang mendukung Indonesia berubah menjadi negara khilafah.

Hal ini diketahui berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (4/6/2017).

Sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Hanya 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.

Sementara 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Saiful Mujani mengatakan, sebanyak 9,2 persen warga yang ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah memang bukan lah jumlah yang sedikit.

"Jumlahnya bisa sampai 20 juta penduduk, lebih banyak dari warga Singapura," kata Saiful saat menyampaikan hasil surveinya.

Namun, Saiful mengingatkan bahwa jumlah penduduk yang mendukung NKRI berjumlah jauh lebih besar. Jumlahnya bisa mencapai 180 juta penduduk.

"Kita tidak bisa mengabaikan yang 180 juta ini. Mayoritas masyarakat Indonesia masih mendukung NKRI," ucap Saiful.

Sementara itu, saat ditanya apakah NKRI saat ini mengalami pelemahan, 61,8 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 14,5 persen yang setuju NKRI melemah dan terancam bubar.

"Jadi saya kira pemerintah tidak perlu khawatir, masih banyak yang mendukung dan optimis dengan NKRI," ucap dia.

Baca juga:  Khilafah Tak Akan Mampu Mewadahi Keberagaman Indonesia

Kompas TV TNI Ajak Warga Jaga Negara dari Paham Radikalisme

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com