Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji

Kompas.com - 29/09/2017, 12:33 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu menandatangani kesepakatan dengan Menteri Keamanan Nasional Republik Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, Jumat (29/9/2017).

Pertemuan kedua pihak digelar di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Ryamizard mengatakan, ada beberapa alasan hubungan kerja sama bidang pertahanan kedua negara ini bisa terjalin. Salah satunya terkait konsistensi Fiji yang tak mendukung kemerdekaan Papua.

"Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan negara RI," kata Ryamizard.

(Baca: Menhan: TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai)

"Kemudian, kerja sama Indonesia-Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijaksanaan Fiji yang selalu mendukung keutuhan wilayah kesatuan RI dan tidak mendukung upaya-upaya ke arah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Komitmen ini menjadikan Fiji sebagai mitra strategis RI di kawasan Pasifik," lanjut Ryamizard.

Ia mengatakan, dengan adanya kerja sama tersebut pihaknya mendorong untuk segera ditempatkan atase bidang pertahanan di negara Fiji. Hal ini guna memudahkan koordinasi kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Sementara itu, Ratu Inoke Kubuabola menjelaskan bahwa Fiji konsisten mendukung kedaulatan Indonesia sebagaimana diatur dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain.

"Sesuai dengan piagam PBB, yaitu integritas kedaulatan suatu negara, kami menghormati kedaulatan Indonesia di papua barat," kata dia.

Oleh karena itu, Fiji sebagai salah satu negara anggota PBB juga mendorong agar negara lain menghormati Indonesia sebagai pemilik kedaulatan atas Papua.

"Kami mengungkapkan hal itu kepada teman-teman kami di pasifik di PBB untuk menyetujui piagam PBB tersebut, untuk konsisten sesuai dengan peraturan tersebut," ujarnya.

Kompas TV Tiga Berita Terpopuler 26 September 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com