Busyro Nilai Perpanjangan Kerja Pansus Tunjukkan Karakter Buruk DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Angket KPK menunjukkan karakter buruk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Karakter yang buruk karena dengan anggaran yang sudah ada itu, kalau benar diberitakan Rp 3,1 miliar kurang lebih, dan dana itu dari rakyat justru digunakan untuk melumpuhkan KPK," kata Busyro ditemui usai diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

"Itu artinya sebuah tontonan yang tidak ada rasa malu sama sekali bahwa DPR melalui pansus ingin memutilasi KPK," ujar dia.

Padahal, menurut Busyro, selama ini KPK sudah menunjukkan prestasi tertinggi dibandingkan aparat penegak hukum yang lain dalam menolong rakyat. Misalnya, KPK telah menolong rakyat yang menjadi korban dari para kepala daerah yang menjadi pelaku korupsi.

(Baca: Masa Kerja Diperpanjang, Apa Lagi yang Akan Dilakukan Pansus Angket KPK?)

Menurut Busyro, seharusnya DPR tidak memperpanjang masa kerja Pansus Angket KPK. Dia juga menyesalkan para elite partai politik (parpol) yang dinilai lepas tanggung jawab dalam komitmen pemberantasan korupsi.

"Parpol justru mengalami deligitimasi, demoralisasi dengan fakta membiarkan kepanjangan tangannya, yaitu wakil-wakil partainya yang ada di DPR membiarkan Pansus bahkan diperpanjang lagi," ujar Busyro.

"Anggaran rakyat diperas terus. Sementara prestasi DPR untuk legislasi rendah sekali. Anggaran menuntut tambah. Gedung tidak miring, dikatakan miring. Yang miring gedungnya atau siapa?" ucap Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu.

Dari sini, dia menyimpulkan bahwa DPR sedang mengalami proses deligitimasi oleh sejumlah oknumnya sendiri.