Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Pencemaran Nama Baik, MKD Panggil Viktor Laiskodat Pekan Depan

Kompas.com - 27/09/2017, 21:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR akan memanggil Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat terkait pelaporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan Generasi Muda Partai Demokrat.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Viktor akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi pekan depan, Rabu (4/10/2017). Viktor dilaporkan terkait ucapannya dalam sebuah acara yang terekam dalam video.

Saat itu Viktor menyebut PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN sebagai partai intoleran karena mendukung berdirinya negara khilafah dengan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Pemanggilan klarifikasi akan dilakukan terhadap Pelapor maupun Terlapor kepada saudara VBL (Viktor Bungtilu Laiskodat) yang lokasinya di Nusa Tenggara Timur," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(Baca juga: Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Polisi Minta Keterangan Wasekjen PAN)

Dasco mengatakan, pelaporan Viktor termasuk yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian, proses pelaporan di MKD itu dinantikan oleh masyarakat.

Ia mengatakan, berkas pelaporan Viktor telah lengkap secara administrasi dan akan diklarifikasi, lantas ditentukan kelayakannya untuk kemudian disidangkan.

"Kami adakan sidang penyelidikan dengan memanggil pelapornya. Ada dua dan Terlapor juga kami akan undang untuk klarifikasi. Sehingga pada hari itu bisa diputuskan apakah kemudian masuk register perkara untuk dilanjutkan atau tidak," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar. Dia menyebut Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kompas TV Pidato Viktor Laiskodat di Kupang, NTT, pada 1 Agustus 2017 menjadi dasar PKS untuk melaporkan politisi Nasdem ini ke polisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com