Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Dua Anak Buahnya yang Jadi Terdakwa, Ini yang Dilakukan Menteri Desa

Kompas.com - 20/09/2017, 15:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri persidangan kasus dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (20/9/2017), dengan terdakwa dua anak buahnya yaitu Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes Jarot Budi Prabowo.

Eko akan menjadi saksi pada persidangan hari ini. 

Saat bertemu di ruang sidang, Eko menyapa dan menanyakan kabar keduanya. 

"Jarot ya, apa kabar?" kata Menteri Eko, sambil bersalaman lalu merangkul Jarot di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Rabu.

Eko lalu melihat Sugito. Ia juga bersalaman dan merangkul Sugito.

"Boleh enggak saya sebelahan (dengan Sugito)," ujar Eko.

Baca: Menteri Desa Mengaku Tak Pernah Menyuruh Beri Uang untuk BPK

Menteri Eko terlihat tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak Sugito.

"Sini Pak Jarot," panggil Eko.

Ketiganya pun duduk berdampingan. Eko sempat menyebut Sugito sebagai orang baik dan korban sistem.

Ia belum menjelaskan maksud perkataannya itu. Namun, tak lama setelah duduk bersama, Menteri Eko diberitahu oleh seseorang bahwa ia tak boleh duduk bersama para terdakwa.

Eko pun berpamitan dan pindah tempat duduk.

Baca: Sekjen Kemendes Bantah Perintahkan Anak Buahnya Urunan Uang Suap untuk Auditor BPK

Kasus ini berawal dari dugaan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Selain Sugito dan Jarot, tersangka lainnya yakni Auditor BPK Ali Sadli dan Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri.

Sugito dan Jarot diduga melakukan penyuapan kepada dua auditor BPK itu agar mendapat opini WTP atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

KPK yang menduga ada suap untuk pelicin opini WTP tersebut dan melakukan operasi tangkap tangan di Kantor BPK.

Kompas TV Dugaan Suap Auditor BPK dan Irjen Kemendesa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com