Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR: Gedung DPR Tidak Miring

Kompas.com - 20/09/2017, 12:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Djuned mengatakan, konstruksi gedung DPR RI tidak miring.

Pernyataan ini disampaikan Djuned dalam seminar nasional bertajuk "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Ia menjelaskan, setelah gempa bumi pada 2009, DPR mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan audit struktur bangunan Gedung DPR.

"(hasil audit) Tidak ada kemiringan arah vertikal," kata Djuned.

Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi

Pernyataan ini juga disampaikan Djuned meluruskan komentar-komentar yang sempat beredar bahwa konstruksi Gedung DPR sudah miring.

"Kemarin ada isu kemiringan, kami sudah dapatkan hasil audit Gedung DPR tidak ada kemiringan arah vertikal," tambah dia.

Ia mengungkapkan, hasil audit menyebutkan adanya keretakan pada sejumlah titik bangunan. PUPR merekomendasikan dilakukan injeksi untuk memperbaiki keretakan-keretakan tersebut.

"Ada keretakan-keretakan di lantai 6 sampai 23, tapi setelah ada rekomendasi PUPR kami melakukan injeksi dan sudah dilakukan, keretakan sudah bisa diperbaiki," kata dia.

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, kata Djuned, PUPR juga merekomendasikan pembatasan beban seberat 200 kilogram untuk setiap meter persegi dari bangunan Gedung DPR.

Sebelumnya, isu mengenai miringnya konstruksi gedung meramaikan polemik rencana pembangunan Gedung DPR.

Baca: Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah

Pimpinan DPR RI menyebut bahwa kondisi Gedung DPR perlu ada perbaikan karena bangunannya sudah miring.

Alasannya, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu dinilai belum pernah diperbaiki secara menyeluruh.

Hal itu ditanggapi, salah satunya, oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Melalui akun Twitter-nya, @mohmafudmd, ia mengatakan bahwa Pimpinan DPR yang menyebut Gedung DPR miring itu lah yang tidak waras.

"Hasil penelitian PU Gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).

Mahfud juga mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan pengajuan anggaran DPR RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun.

Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.


Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fadli Zon beranggapan kebutuhan untuk membangun gedung DPR yang baru sudah mendesak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com