Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Isu Rohingya, Agus Ungkit Jasa SBY Berhasil Bujuk Myanmar

Kompas.com - 20/09/2017, 11:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan terhadap warga Rohingya menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam diskusi meja bundar yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Rabu (20/9/2017).

Agus memimpin diskusi sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute. Hadir sejumlah tokoh yang kebanyakan mantan menteri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sangat memanas di tanah air, yaitu tragedi kemanusiaan Rohingya di Myanmar," kata Agus dalam pidatonya di Hotel Dharmawangsa, Rabu.

Agus menambahkan, kekerasan tersebut sudah lama terjadi sejak Rohingya tak diakui sebagai warga negara Myanmar dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982.

(baca: Jusuf Kalla Heran Bantuan untuk Rohingya Dianggap Pencitraan)

Permasalahan ini, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara di ASEAN, termasuk Hindia-Australia.

Agus juga sempat menyinggung soal jasa bapaknya, SBY, dalam melakukan diplomasi terhadap Myanmar.

"Di masa lalu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak SBY pernah berhasil melakukan diplomasi secara tertutup yang berhasil membujuk pemerintah Myanmar untuk berubah sikap dan membuka jalan untuk menuju reformasi terbatas yang kemudian diikuti pemilu pertama yang berjalan relatif bebas dan damai," ucap Agus.

(baca: Suu Kyi Bersedia Verifikasi Pengungsi Rohingya demi Kembali ke Myanmar)

Adapun sikap pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi juga mendapat kritik. Sebab, kata Agus, Aung San Suu Kyi dalam pidatonya hanya nengakui terjadinya kekerasan di negara bagian Rakhine dan menyelidiki eksodus warga Rohingya ke luar negeri.

Namun, Aung San Suu Kyi tak menyebutkan peran militer Myanmar dalam tragedi tersebut.

Menurut dia, negara-negara ASEAN perlu untuk memikirkan solusi-solusi permanen terhadap permasalahan warga Rohingya.

"Mungkinkah ASEAN membentuk misi perdamaian yang independent observer, yang netral dan juga imparsial untuk mengobservasi langkah-langkah pelaksanaan perdamaian secara objektif dengan tetap menghormati prinsip-prinsip non intervensi ASEAN?" kata Agus.

(baca: Myanmar Tolak Klaim Komisioner HAM PBB soal ?Pembersihan Etnis?)

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menuduh tentara Myanmar melakukan pemusnahan etnis melalui operasi pembunuhan dan pengeboman yang menewaskan puluhan orang di desa-desa yang dihuni warga Rohingya.

Tentara menyangkal tuduhan itu. Mereka bersikeras operasi itu adalah tanggapan yang proporsional terhadap serangan akhir Agustus oleh militan Rohingya, yang mereka beri label sebagai "teroris Bengali".

Sejak saat itu, separuh dari populasi Rohingya di Rakhine menyelamatkan diri ke Banglades, di mana mereka sekarang juga tersiksa di salah satu kamp pengungsian terbesar di dunia.

Kompas TV Suu Kyi mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan menyatakan sedang melakukan restorasi di negaranya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com