Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Wantimpres: Rohingya Menunggu Bantuan Kita, Bukan Demo

Kompas.com - 18/09/2017, 15:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, bantuan kepada pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar di Banglades merupakan bentuk nyata kemanusiaan, bukan sekadar pencitraan.

Ia membantah pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia adalah bentuk pencitraan Presiden.

"Mereka menunggu bantuan kita, donasi kita, bukan demo," ujar Sidarto di kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Sidarto mengatakan, hanya Indonesia yang kedatangannya diterima secara terbuka oleh Myanmar. Hal tersebut dikarenakan sejarah masa lalu Indonesia dan Myanmar yang punya hubungan dekat.

Dengan demikian, bantuan Indonesia bisa langsung sampai dan disalurkan kepada pengungsi Rohingya.

"Kalau kita galak, mereka tutup pintu bagaimana? Bantuan kita tidak bisa masuk, bagaimana coba. Jangan dianggap pencitraan dong," kata Sidarto.

"Kalau demo bisa bantu apa coba? Kalau demo mereka urunan uang, saya hargai," ujar dia.

(Baca juga: 54 Ton Bantuan RI untuk Rohingya Didistribusikan Mulai 18 September)

Sidarto mengatakan, prinsip Jokowi hanya bekerja, tidak neko-neko. Ia menyayangkan banyaknya cap yang disematkan kepada Jokowi dalam hampir tiga tahun memimpin Indonesia.

"Beri kesempatan beliau kerja lima tahun, wong dipilih rakyat untuk lima tahun. Baru kerja sudah dicap ini-itu," kata Sidarto.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo.

(Baca juga: Prabowo Sebut Bantuan ke Rohingya Kadang Tak Sampai, Benarkah?)

Padahal menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

Jika Indonesia kuat dan disegani maka akan lebih mudah untuk membantu kaum Rohingya mendapatkan hak-hak penghidupan yang layak dan aman.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," ucap dia.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah melepas 54 ton bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Banglades. Bantuan tersebut terdiri dari makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri aksi bela Rohingya yang digelar Partai Keadilan Sejahtera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com