Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah "Win-win Solution" Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?

Kompas.com - 20/09/2017, 07:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah antara penyidik KPK Novel Baswedan dengan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dan Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Pol Kombes Pol Erwanto Kurniadi.

Dua polisi itu melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya dengan persoalan berbeda.

Aris melaporkan Novel atas tuduhan pencemaran nama baik melalui e-mail. Dalam e-mail tersebut, Novel menyebut Aris tidak mempunyai integritas sebagai Dirdik KPK.

Novel juga menyebut Aris sebagai Dirdik KPK terburuk sepanjang lembaga antirasuah itu berdiri.

Selanjutnya, giliran Erwanto yang melaporkan Novel dengan tuduhan yang sama. Novel dilaporkan karena melontarkan pernyataan bahwa penyidik KPK yang berasal dari Polri memiliki integritas rendah.

Baca: Polri-KPK Cari "Win-win Solution" Terkait Masalah Novel Baswedan dan Anggota Polri

Erwanto pernah menjadi penyidik Polri yang ditugaskan di KPK.

Hal tersebut dia ketahui setelah membaca pemberitaan di sebuah media massa yang memuat tulisan soal Novel yang keberatan jika Direktur Penyidikan KPK mengundang penyidik Polri untuk kembali bertugas di KPK.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyayangkan terjadinya perseteruan tersebut.

"Tidak perlu ada konflik di keluarga besar Polri. Seharusnya mereka saling mengisi," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Tito berharap ada "win-win solution" yang bisa ditempuh tanpa memengaruhi hubungan Polri dan KPK yang dianggapnya sangat harmonis.

Apalagi, saat ini Aris tengah berurusan dengan Pengawas Internal KPK karena kehadirannya dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR.

Baca: Pimpinan KPK Ingin Pertemukan Aris Budiman dan Novel Baswedan

Padahal, Pimpinan KPK telah melarang Aris untuk hadir. Aris juga mengakui, baru kali ini ia melawan perintah pimpinan.

Oleh karena itu, Aris dianggap melanggar disiplin sehingga disidang oleh Dewan Pertimbangan Pegawai.

Tito telah berkoordinasi dengan Pimpinan KPK untuk bersama-sama mencari cara penyelesaian terbaik.

Ia tak ingin masalah pelaporan itu menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengadu domba KPK dan Polri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com