JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta membuktikan pernyataannya ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya dengan memastikan kepolisian bisa menangkap dalang dari penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.
"Presiden mengatakan, menolak segala upaya memperlemah KPK, harusnya hal ini ditempuh dengan memastikan Kapolri menangkap pelaku dan dalang dari penyeranhan Novel Baswedan," kata Direktur Amesty International Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, Senin (11/9/2017).
Hari ini, genap lima bulan setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, 11 April 2017 lalu. Namun, Polri belum juga menemukan titik terang siapa pelaku yang patut bertanggung jawab atas teror tersebut.
Padahal, menurut Usman Hamid, kepolisian mempunyai sumber daya yang handal untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap Novel ini.
(Baca: Sudah 5 Bulan, Polisi Belum Ungkap Kasus Penyerangan Novel Baswedan)
"Kepolisian juga bisa meminta bantuan Badan Intelijen Negara yang dipimpin Jenderal Polisi Budi Gunawan," kata dia.
Jokowi sebelumnya menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.
"Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi.
Namun, Jokowi tak menjelaskan upaya penguatan apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui pansus angket DPR.
Adapun pernyataan ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat, yang mengusulkan pembubaran KPK.