Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seleksi Anggota Bawaslu Selesai, Hanya 14 Perempuan Terpilih

Kompas.com - 18/09/2017, 16:51 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyelesaikan proses seleksi terhadap anggota Bawaslu di 25 provinsi. Hasilnya, diperoleh 75 angggota Bawaslu yang terdiri dari 61 laki-laki dan 14 perempuan.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, selama proses seleksi, ada delapan provinsi yang tidak mengajukan usulan nama perempuan untuk masuk di enam besar atau tahapan fit and proper test.

"Delapan provinsi tersebut yaitu Riau, Babel, Gorontalo, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan," kata Ratna di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Sehingga, jumlah perempuan yang mengikuti tahapan fit and proper test sebanyak 23 orang. Dari jumlah tersebut, Bawaslu memutuskan sebanyak 14 orang lolos dan menjadi anggota Bawaslu.

Anggota Bawaslu di 24 provinsi rencananya akan dilantik pada 20 September 2017. Sedangkan satu provinsi yaitu DKI Jakarta, akan dilantik setelah masa jabatan periode 2012-2017 berakhir pada 16 Oktober 2017.

"Angka (afirmatif) 30 persen memang belum tercapai, tapi ini upaya maksimal yang bisa dilakukan Bawaslu," ujar Ratna.

(Baca juga: Bawaslu Kecewa Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu Masih Minim)

Hal yang menggembirakan, lanjut Ratna, dalam proses seleksi kali ini ada empat provinsi yang tadinya tidak memiliki keterwakilan perempuan, namun kini ada. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Dari 25 provinsi yang memiliki anggota Bawaslu baru, 14 provinsi di antaranya memiliki keterwakilan perempuan, dan 11 provinsi tidak.

Sebelas provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuannya terdiri dari delapan provinsi yang tidak mengusulkan perempuan dalam tahapan fit and proper test di atas, ditambah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.

Ratna berharap para pemerhati atau kelompok peduli perempuan bisa mempersiapkan diri lebih kuat untuk mengikuti seleksi tambahan anggota Bawaslu. Tahun depan, akan ada tujuh provinsi yang anggota Bawaslu akan bertambah empat orang.

Penambahan anggota Bawaslu tersebut merupakan penyasuaian dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kalau dari 25 provinsi itu, yang akan bertambah empat orang anggota Bawaslunya kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung. Sisanya akan bertambah dua orang. Jadi, ruang kompetisi masih ada, mengikuti seleksi dan merebut kesempatan. Jadi, harus siap-siap dari sekarang," kata Ratna.

Kompas TV Ini Survei Harian Kompas Soal Sistem Pemilu Ideal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com