Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gunakan Sistem CAT, Bawaslu Hemat Ongkos Rekrutmen hingga 30 Persen

Kompas.com - 08/08/2017, 16:35 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) untuk kali pertama menggelar tes tulis dengan alat bantu komputer atau computer assisted test (CAT) dalam rekrutmen anggota Bawaslu provinsi.

Sistem CAT ini diyakini membuat proses seleksi bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, sistem CAT juga dapat menekan potensi kebocoran soal.

Menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, penggunaan sistem CAT ini juga membuat anggaran yang dikeluarkan Bawaslu untuk proses rekrutmennya menjadi lebih hemat.

"Mungkin ada 30 persen efisiensinya. Kalau nominalnya saya tidak hafal tapi yang pasti lebih efisien," kata Gunawan di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Menurut Gunawan, sistem CAT dapat membuat anggaran yang dikeluarkan lebih efisien lantaran tidak membutuhkan ongkos distribusi yang banyak.

Sebelumnya, Bawaslu harus merogoh kocek untuk mendistribusikan kertas-kertas soal untuk tes tertulis. Apalagi dengan jumlah peserta yang naik tiga kali lipat saat ini, sistem CAT sangat membantu efisiensi.

"Ini kan pesertanya banyak, itu kan butuh anggaran. Dengan sistem ini Bawaslu hanya bawa server saja ke provinsi masing-masing yang sudah terenkripsi, langsung dicolokin, siap jalan," kata dia.

(Baca juga: Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Gunakan Sistem CAT)

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, setelah lolos seleksi administrasi, saat ini ada 1.609 pendaftar Bawaslu Provinsi di 25 provinsi yang akan mengikuti tes tertulis.

Jumlah peserta lolos seleksi administrasi terdiri dari 1.349 orang laki-laki dan 260 orang perempuan.

"Dan besok tanggal 9 Agustus 2017, serentak di 25 provinsi akan dilakukan tes tertulis melalui CAT," kata Abhan.

Adapun lokasi tes tertulis dengan CAT akan digelar di lembaga-lembaga di 25 provinsi yang mendukung fasilitas CAT. Abhan menuturkan, sebagian besar di antaranya merupakan lembaga perguruan tinggi.

"Kerja sama dengan lembaga yang punya fasilitas CAT. Misalnya Jawa Timur dengan Unair, Sumatera Selatan dengan Fakultas Kedokteran Unsri, Jawa Tengah dengan UNS," ucap Abhan.

Kompas TV Bawaslu Lakukan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com