Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernah Kalah Praperadilan, KPK Tetap Merasa Belum Perlu Kewenangan SP3

Kompas.com - 13/09/2017, 19:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, KPK belum memerlukan adanya kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Dalam beberapa perkara, KPK kalah saat digugat praperadilan. Lembaga antirasuah itu dianggap tak berwenang menangani perkara yang digugat.

"Kalau undang-undang tidak memperkenankan SP3, ya itu yang jadi pilihan KPK. Saya lihat belum ada urgensi," ujar Alex, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (12/9/2017).

Salah satu contohnya, dikabulkannya praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

KPK dinyatakan tak berwenang melanjutkan penyidikan kasus korupsi lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009.

Dengan tidak adanya kewenangan menerbitkan SP3, maka berkas perkara itu diserahkan ke kejaksaan.

Kasus ini sebelumnya pernah ditangani oleh kejaksaan, namun dilimpahkan ke KPK.

"Kami limpahkan ke kejaksaan supaya diteruskan. Kami supervisi, nanti kami mengawal kejaksaan," kata Alex.

Alex mengatakan, sejauh ini, penanganan terhadap tersangka kasus korupsi sudah berjalan dengan baik.

Tak adanya kewenangan penghentian perkara justru membuat KPK lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka.

"Harus yakin dengan alat bukti yamg kami dapatkan, dan berkeyakinan perkara berlanjut terus. Saya kira bagus," kata Alex.

Alex mengakui, ada beberapa kasus yang tak bisa dilanjutkan KPK. Selain karena keputusan praperadilan, ada juga yang disebabkan kondisi terdakwa. Misalnya, kata dia, ada kasus di mana terdakwa sakit sehingga tidak dapat menjalani sidang.

"Yang bersangkutan kan tidak layak disidang, tapi telanjur ditetapkan tersangka. Bagaimana caranya? Mungkin bisa dilimpahkan ke kejaksaan, dan nanti kejaksaan yang keluarkan SP3," kata dia.

Kompas TV Polemik Peradilan Setya Novanto dan KPK


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com