Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Praperadilan Setya Novanto, Ratusan Polisi Amankan PN Jaksel

Kompas.com - 12/09/2017, 10:23 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Purwanta mengatakan, polisi menurunkan ratusan personel untuk mengamankan sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pengamanan sekitar 125 personel," kata Purwanta saat dihubungi, Selasa (12/9/2017).

Dia melanjutkan, ratusan personel itu terdiri dari Polsek Pasar Minggu sebanyak 20 personel, Sabhara Polda Metro Jaya 90 personel, Intel Polres Jakarta Selatan 2 personel, Sabhara Polres Jakarta Selatan 6 personel, Propam Polres Jaksel 1 personel, dan Pamdal PN Jaksel sebanyak 6 personel.

Pada pukul 08.00 WIB, lanjut Purwanta, massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Golkar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah massa menurut dia 150 orang.

(Baca juga: KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Setya Novanto)

Massa disebut tidak terlihat membawa perangkat aksi. Tuntutan massa, kata Purwanta, adalah untuk mengawal sidang.

"Mengawal sidang dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, (dengan) pemohon Setya Novanto (Ketua DPR), melawan termohon KPK," ujar Purwanta.

Pada pukul 09.45 WIB, sidang belum mulai. Purwanta menyatakan situasi masih aman dan terkendali.

"Bahwa massa yang sementara hadir tidak melakukan orasi atau membentang spanduk, tujuan hanya mengawal persidangan," ujar Purwanta.

Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna menyatakan, pengamanan oleh kepolisian dalam rangka mengantisipasi dan memberi keamanan dan kenyamanan di pengadilan, khususnya bagi aparat pengadilan dalam menggelar perkara ini.

"Pihak kepolisian kan mereka punya SOP (prosedur) dalam penanganan, kemudian bentuknya seperti apa kami serahkan kepada mereka," ujar Made.

Ia memastikan sidang praperadilan Novanto melawan KPK ini tidak mengganggu jalannya sidang lain di PN Jaksel.

"Ruangan-ruangan tetap akan ada sidang," ujar Made.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com