Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Polri Harus Bisa Berikan Rasa Aman dan Nyaman kepada Masyarakat

Kompas.com - 08/09/2017, 17:27 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat pleno dengan seluruh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Kantor Kompolnas, Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017).

Dalam rapat yang berlangsung selama 1,5 jam itu Wiranto membahas mengenai usulan kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kinerja Polri.

Seluruh usulan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Tadi kami bincangkan bagaimana kami mencoba untuk melakukan yang terbaik membangun satu kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan terobosan untuk lebih memaksimalkan kinerja aparat kepolisian kita," ujar Wiranto, saat ditemui usai rapat pleno.

Menurut Wiranto, yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas, kinerja Polri saat ini perlu ditingkatkan, mengingat masyarakat membutuhkan stabilitas, keamanan, dan kenyamanan.

Selain itu, kata Wiranto, ke depannya Polri harus bisa mengatasi situasi keamanan di masyarakat menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Polri harus dapat membangun satu perasaan nyaman dan aman di kalangan masyarakat dan itu dibutuhkan tatkala negeri kita sedang membangun, negeri kita sedang bersaing, negeri kita sedang menghadapi pemilu ataupun pilkada yang sangat kompleks," ujar dia.

"Dalam suasana seperti ini, kita butuh stabilitas butuh keamanan dan kenyamanan yang bisa menciptakan itu unsur keamanan kita adalah kepolisian," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan, peningkatan kinerja kepolisian diperlukan agar Polri mendapat kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

"Peningkatan kinerja kepolisian penting agar bisa lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Kami sedang membuat usulan kebijakan yang high impact, low risk. Jadi kebijakan itu mempunyai dampak besar tapi dengan risiko yang lebih kecil," kata Bekto.

Kompas TV Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberi peringatan pada penyedia media sosial atas maraknya ujaran kebencian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com