Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus: Bukan Wataknya Pak Habibie Memberi Ultimatum

Kompas.com - 31/08/2017, 15:31 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah pernyataan salah satu pengurus Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang mengungkapkan bahwa Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Bacharuddin Jusuf Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Ultimatum tersebut diberikan pascapenetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Menurut Idrus, Habibie tidak pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

"Tidak ada. Ultimatum apa? Bukan wataknya Pak Habibie memberi ultimatum. Pak Habibie adalah tokoh yang sangat realistis dan sangat memahami bagaimana dinamika yang ada," kata Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).

(baca: GMPG: Pak Habibie Sudah Ultimatum Setya Novanto)

Idrus mengatakan, sebelumnya pimpinan DPP bersama Setya Novanto juga pernah bertemu Habibie.

Dalam pertemuan itu, kata Idrus, Habibie meminta Novanto meneruskan perjuangan dan menghormati proses hukum.

Sebelumnya, salah satu pengurus GMPG Mirwan Bz. Vauly mengungkapkan bahwa Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

(baca: GMPG: Pak Habibie Minta Kami Tak Mengulang Kesalahan Setya Novanto)

Dalam ultimatum itu, kata Mirwan, Habibie meminta Novanto segera melakukan konsolidasi dan perbaikan partai.

"Tadi Pak habibie menyampaikan bahwa ternyata beliau sudah mengultimatum Pak Setya Novanto agar segera melakukan konsolidasi perbaikan buat partai. Itu yang kami catat," ujar Mirwan saat memberikan keterangan usai bertemu Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Menurut Mirwan, Habibie juga memberikan tenggat waktu bagi Novanto untuk melakukan konsolidasi.

"Saya kira juga ada waktu yang diberikan antara Pak Habibie dan Pak Setya Novanto," ucap Mirwan.

Mirwan menuturkan, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Habibie menginginkan perubahan dan pembaruan pimpinan Golkar.

Bahkan, kata Mirwan, Habibie sempat mengatakan bahwa publik tak lagi berpihak Setya Novanto.

"Pak Habibie menginginkan perubahan. Dia mengatakan bahwa publik tidak lagi berada di pihak Setya Novanto. Artinya memang Pak Setya Novanto harus melakukan konsolidasi dan melakukan perubahan bagaimana pun caranya," kata dia.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com