Salin Artikel

Idrus: Bukan Wataknya Pak Habibie Memberi Ultimatum

Ultimatum tersebut diberikan pascapenetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Menurut Idrus, Habibie tidak pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

"Tidak ada. Ultimatum apa? Bukan wataknya Pak Habibie memberi ultimatum. Pak Habibie adalah tokoh yang sangat realistis dan sangat memahami bagaimana dinamika yang ada," kata Idrus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2017).

(baca: GMPG: Pak Habibie Sudah Ultimatum Setya Novanto)

Idrus mengatakan, sebelumnya pimpinan DPP bersama Setya Novanto juga pernah bertemu Habibie.

Dalam pertemuan itu, kata Idrus, Habibie meminta Novanto meneruskan perjuangan dan menghormati proses hukum.

Sebelumnya, salah satu pengurus GMPG Mirwan Bz. Vauly mengungkapkan bahwa Habibie pernah memberikan ultimatum kepada Novanto.

(baca: GMPG: Pak Habibie Minta Kami Tak Mengulang Kesalahan Setya Novanto)

Dalam ultimatum itu, kata Mirwan, Habibie meminta Novanto segera melakukan konsolidasi dan perbaikan partai.

"Tadi Pak habibie menyampaikan bahwa ternyata beliau sudah mengultimatum Pak Setya Novanto agar segera melakukan konsolidasi perbaikan buat partai. Itu yang kami catat," ujar Mirwan saat memberikan keterangan usai bertemu Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2017).

(baca: 10 Fakta Sidang soal Peran Setya Novanto dalam Kasus E-KTP)

Menurut Mirwan, Habibie juga memberikan tenggat waktu bagi Novanto untuk melakukan konsolidasi.

"Saya kira juga ada waktu yang diberikan antara Pak Habibie dan Pak Setya Novanto," ucap Mirwan.

Mirwan menuturkan, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Habibie menginginkan perubahan dan pembaruan pimpinan Golkar.

Bahkan, kata Mirwan, Habibie sempat mengatakan bahwa publik tak lagi berpihak Setya Novanto.

"Pak Habibie menginginkan perubahan. Dia mengatakan bahwa publik tidak lagi berada di pihak Setya Novanto. Artinya memang Pak Setya Novanto harus melakukan konsolidasi dan melakukan perubahan bagaimana pun caranya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/31/15312271/idrus-bukan-wataknya-pak-habibie-memberi-ultimatum

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Seluruh Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Seluruh Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi 'Middle Men' di Konflik Rusia-Ukraina

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

Nasional
Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.