KPU Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, ada beberapa perubahan yang direncanakan KPU, namun akan berimplikasi terhadap anggaran.

"Ada banyak hal yang akan menambah rancangan perhitungan anggaran," kata Arief ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR-RI, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Sebelumnya, KPU mengusulkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 15,8 triliun. Namun perkembangan terakhir hanya bisa direalisasikan sebesar Rp 10,8 triliun.

Arief mengatakan, anggaran yang disepakati tersebut kemungkinan besar akan kurang mengingat ada sejumlah perubahan.

Pertama, KPU menargetkan proses pencoblosan atau pemungutan suara yang lebih cepat. Caranya adalah dengan menambah jumlah bilik di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Kedua, KPU menargetkan proses penghitungan suara yang lebih singkat. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) per TPS.

Jumlah DPT per TPS yang biasanya 500 orang akan dikurangi menjadi 300-350 orang. Sehingga dibutuhkan penambahan TPS baru.

"Itu pasti punya konsekuensi bertambah anggaran," kata Arief.

(Baca: Komisi II dan KPU Bahas PKPU Tahapan dan Pendaftaran Parpol)

Dengan adanya penambahan TPS baru, maka akan bertambah pula kebutuhan penyelenggaranya, serta perlengkapan pemilu seperti kotak suara dan sebagainya.

Arief memperkirakan jumlah TPS kan bertambah 50 persen dibandingkan pemilu periode sebelumnya, atau dari sekitar 540.000 menjadi 700.000-800.000 TPS.

Ketiga, verifikasi akan dilakukan seluruhnya dengan metode sensus. Tadinya KPU menggunakan dua metode, yakni sampling dan sensus.

Arief mengakui, verifikasi dengan menggunakan metode sensus akan memakan waktu lebih lama, kecuali ada penambahan personel.

"Sehingga estimasi (anggarannya) kami hitung lagi. Kemarin kan kami ajukan Rp 15,8 triliun tapi dikurangi jadi Rp 10,9 triliun. Nah, kami akan hitung Rp 10,8 triliun cukup enggak kalau tambah TPS, metode sensus, dan yang lain. Stakeholder harus memahami itu berkonsekuensi pada budget," kata dia.