Salin Artikel

KPU Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pemilu 2019

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, ada beberapa perubahan yang direncanakan KPU, namun akan berimplikasi terhadap anggaran.

"Ada banyak hal yang akan menambah rancangan perhitungan anggaran," kata Arief ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR-RI, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Sebelumnya, KPU mengusulkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 15,8 triliun. Namun perkembangan terakhir hanya bisa direalisasikan sebesar Rp 10,8 triliun.

Arief mengatakan, anggaran yang disepakati tersebut kemungkinan besar akan kurang mengingat ada sejumlah perubahan.

Pertama, KPU menargetkan proses pencoblosan atau pemungutan suara yang lebih cepat. Caranya adalah dengan menambah jumlah bilik di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Kedua, KPU menargetkan proses penghitungan suara yang lebih singkat. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) per TPS.

Jumlah DPT per TPS yang biasanya 500 orang akan dikurangi menjadi 300-350 orang. Sehingga dibutuhkan penambahan TPS baru.

"Itu pasti punya konsekuensi bertambah anggaran," kata Arief.

(Baca: Komisi II dan KPU Bahas PKPU Tahapan dan Pendaftaran Parpol)

Dengan adanya penambahan TPS baru, maka akan bertambah pula kebutuhan penyelenggaranya, serta perlengkapan pemilu seperti kotak suara dan sebagainya.

Arief memperkirakan jumlah TPS kan bertambah 50 persen dibandingkan pemilu periode sebelumnya, atau dari sekitar 540.000 menjadi 700.000-800.000 TPS.

Ketiga, verifikasi akan dilakukan seluruhnya dengan metode sensus. Tadinya KPU menggunakan dua metode, yakni sampling dan sensus.

Arief mengakui, verifikasi dengan menggunakan metode sensus akan memakan waktu lebih lama, kecuali ada penambahan personel.

"Sehingga estimasi (anggarannya) kami hitung lagi. Kemarin kan kami ajukan Rp 15,8 triliun tapi dikurangi jadi Rp 10,9 triliun. Nah, kami akan hitung Rp 10,8 triliun cukup enggak kalau tambah TPS, metode sensus, dan yang lain. Stakeholder harus memahami itu berkonsekuensi pada budget," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/20163031/kpu-hitung-ulang-kebutuhan-anggaran-pemilu-2019

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke