Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/08/2017, 16:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar perihal nyasarnya Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman saat melintas simpang susun Semanggi, Jakarta, beberapa waktu lalu, juga diketahui oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Dalam sidang uji materi terkait Perppu Ormas yang digelar di MK, Jakarta, Rabu (23/8/2017), Arief sempat meledek Habiburokhman selaku salah satu kuasa hukum pemohon uji materi.

Permohonan diajukan oleh anggota ACTA, yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis.

Awalnya, Hendarsam Marantoko yang juga pengacara pemohon memperkenalkan satu per satu dari pihak pemohon yang hadir di persidangan.

Tim Kuasa Hukum pasangan calon wali kota dan wakil walikota Tangerang Selatan, Ikhsan Modjo dan Li Claudia, Habiburokhman di Gedung MK, Kamis (7/1/2016)KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Tim Kuasa Hukum pasangan calon wali kota dan wakil walikota Tangerang Selatan, Ikhsan Modjo dan Li Claudia, Habiburokhman di Gedung MK, Kamis (7/1/2016)
Ketika nama Habiburokhman disebutkan, Arief langsung memotong ucapan Hendarsam.

"Pak Habiburokhman yang tersesat di Semanggi?" tanya Arief sambil tersenyum.

Mendengar Arief, Habiburokhman dan para pihak dari pemohon uji materi serta beberapa awak media yang tengah meliput tertawa.

"Harus dipandu Voorijder (pengawalan polisi) itu," seloroh Arief.

Tak hanya sampai disitu Arief meledek Habiburokhman.

Ketika hendak memastikan kelengkapan isi berkas permohonan, hampir seluruh kuasa hukum pemohon belum menanda-tangani surat kuasa.

Habiburokhman menjadi salah satu kuasa hukum yang sudah menandatangani.

"Habiburokhman sudah tanda tangan. Walaupun tersesat sudah tanda tangan," kata Arief.

Dikutip dari Tribunnews.com, Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya nyasar saat hendak menuju arah bundaran Hotel Indonesia.

Saat itu, simpang susun Semanggi masih dalam uji coba untuk dilintasi.

"Rupanya itu bukan bunderan, Itu cuma jalan nyilang yang bersatu, jadi itu bukan bunderan, kalau bunderan HI ketika diatas ketika salah bisa berbalik ke arah berikutnya karena ada bunderannya gitu loh," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com