Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berharap Dukungan Parpol Lain untuk Jokowi 2019 Solid

Kompas.com - 04/08/2017, 19:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

KUTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ahmad Basarah mengapresiasi langkah partai politik lain yang telah mendeklarasikan dukungan untuk Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Deklarasi dukungan di antaranya telah dilakukan partai yang saat ini bagian dari koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia berharap, dukungan-dukungan tersebut solid.

"Tentu saja kami harapkan solidnya dukungan itu dan kesinambungan dukungan yang telah dinyatakan akan diberikan, secara substansial didasari oleh pertimbangan partai-partai politik itu," kata Basarah, di sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura, di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017).

Baca: Dukungan Maju Pilpres 2019 Terus Bertambah, Ini Respons Jokowi

Keputusan mengenai dukungan PDI-P kepada Jokowi, kata dia, hanya menyangkut urusan tata cara organisasi.

Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam konteks hubungan politik, PDI-P diibaratkan merupakan rahim politik tempat Jokowi dibesarkan.

Dengan demikian, menurut dia, secara psikopolitik Jokowi dan PDI-P dilihat saling berkaitan di mata masyarakat.

"Jadi kalau dilihat proses dan substansi hubungan Jokowi dan PDI-P mestinya sudah tidak ada lagi pertanyaan mengenai hal itu," kata Basarah.

Dukungan partai politik terhadap Jokowi setidaknya sudah dideklarasikan resmi oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.

Sementara, Partai Perindo juga mewacanakan dukungan untuk Jokowi, dan baru diputuskan secara resmi pada Rapimnas akhir tahun ini.

Pada acara Rapimnas Hanura yang dihadiri Jokowi, partai yang diketuai oleh Oesman Sapta Odang itu kembali menegaskan dukungannya untuk Jokowi pada pilpres 2019.

Setelah sebelumnya telah disampaikan Desember 2016 lalu pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura.

Kompas TV Apa dampak dari tarik ulur ini?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com