Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Fadli Zon untuk Pemimpin Parpol yang Juga Pemilik Jaringan Media

Kompas.com - 03/08/2017, 21:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengingatkan, agar pengusaha media yang juga pimpinan partai politik tidak menggunakan medianya sebagai corong kekuasaan.

Hal ini disampaikan Fadli menanggapi manuver Partai Perindo yang dipimpin bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Perindo menggulirkan wacana mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019

"Media itu harusnya menjadi bagian dari alat publik, bukan jadi corong pemilik atau partainya," kata Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Selama ini, Jokowi juga didukung oleh Partai Nasdem yang dipimpin bos Media Group Surya Paloh.

Jokowi juga didukung oleh Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, juga memiliki jaringan media Viva Group.

"Media yang dimiliki oleh pemilik partai itu menurut saya menyalahgunakan. Media bagusnya cover both side, tetap berimbang dan objektif," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Namun, Fadli mengaku tak khawatir dengan dukungan media terhadap Jokowi, meskipun Gerindra berniat mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang.

Sebab, saat ini media sosial juga sudah berkembang pesat dan dapat dijadikan sebagai sarana menyuarakan gagasan politik.

"Sekarang ada sosmed, siapapun bahkan individu bisa menyuarakan apa yang jadi pandangan," kata dia.

"Di Amerika, Donald Trump bahkan menjadikan Twitter seperti kantor beritanya, bahkan kebijakan seorang presiden bisa dilihat dari Twitter-nya," tambah Fadli.

Kompas TV Kejagung Periksa Hary Tanoe Soal Kasus Mobile-8

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com