Jelang Tahapan Pemilu 2019, Menkumham Ingatkan Jajarannya Harus Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengingatkan seluruh pegawai di kementeriannya untuk bersikap netral dalam menanggapi dinamika sosial dan politik.

Hal ini disampaikan Yasonna menanggapi sudah dimulainya tahapan Pilkada Serentak 2018 dan akan dimulainya tahapan-tahapan Pemilu 2019.

"Tahapan-tahapan politik, tahapan-tahapan Pemilu sudah dimulai, maka intensitas politik sudah dimulai dan digenderangkan," kata Yasonna dalam upacara bulan semarak kemerdekaan RI yang digelar di Kemenkumham, Kuningan, Senin (31/7/2017).

"Saya minta jajaran aparatur sipil negara untuk tetap teguh, berdiri tegar, netral untuk terus-menerus jadi bagian dari pemersatu bangsa," ujar dia.

Menurut Yasonna, aparatur sipil negara merupakan salah satu elemen pemersatu bangsa.

Oleh karena itu, di tengah munculnya isu-isu disintegrasi yang dapat memecah belah bangsa serta dimulainya tahapan politik maka aparatur sipil negara harus mampu mejadi pemersatu bangsa.

"Eksistensi kita sangat dibutuhkan di tengah kondisi bangsa Indonesia yang saat ini rawan disintegrasi yang mampu memecah belah persatuan," kata politisi PDI-P ini.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, tahapan pemilu 2019 harus sudah dimulai pada Agustus 2017.

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, KPU harus memulai tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU telah menyepakati pemungutan suara akan dilangsungkan pada 17 April 2019.

"Dalam suatu rapat kita sudah bersepakat pemungutan suara sudah akan dilaksanakan kalau saya tidak lupa pada 17 April 2019. Itu artinya Agustus kita harus mulai," kata Arief, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

(Baca: KPU Mulai Tahapan Pemilu 2019 pada Agustus 2017)

Sememtara terkait Pilkada Serentak 2018, KPU terus menyelesaikan tahapan-tahapan persiapan antara lain, penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), serta pemutakhiran data dan daftar pemilih.

"Tahapan penyelenggaraan akan dilaksanakan pada September, setelah penerimaan DAK2 pada 31 Juli 2017," kata Arief, Rabu (14/6/2017).