Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Sebut Disiplin Harus Dibangun untuk Kurangi Kecelakaan

Kompas.com - 30/07/2017, 10:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan, penyebab tingkat kecelakaan tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk displin berlalu lintas.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari risiko itu dengan mematuhi aturan dan rambu lalu lintas dengan baik.

"Keberhasilan, terutama dalam kecelakaan, pelanggaran dan kejadian lalu lintas, kita fokusnya membangun karakter para pengemudi dan masyarakat," ujar Syafruddin usai pembukaan Program Tahun Keselamatan Untuk Kemanusiaan 2017-2018 di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Selain itu, infrastruktur juga perlu diperbaiki karena sarana prasarana yang mendukung bisa mengurangi kecelakaan. Kemudian, penanganan pasca kecelakaan harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

"Ini untuk meminimalisasi. Kita tahu angka kecelakaan berkurang hingga 30 persen karena koordinasi," kata Syafruddin.

Dalam program tahun keselamatan, ditekankan sejumlah hal, antara lain meningkatkan kualitas fasilitas, penanganan korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib lalu lintas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka acara ini berharap dengan adanya program tersebut, jajaran kepolisian bisa terus menekan angka kecelakaan dan korban kecelakaan fatal.

Ia juga mengapresiasi manajemen lalu lintas saat mudik Lebaran 2017 di mana tingkat kecelakaan menurun hingga 30 persen.

"Dengan perencanaan yang baik dapat mengurangi 30 persen kecelakaan. Sekitar 200 orang diselamatkan karena koordinasi dan perencanaan yang baik," kata Kalla.

Kalla mengatakan, mengatasi kecelakaan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tapi koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Rumah dan Pembangunan Rakyat, hingga Kementerian Kesehatan.

"Dan ingatkan masyarakat akan perlunya mendahulukan keselamatan di jalan raya. Karena korbannya bisa 25.000 orang pertahun," kata Kalla.

(Baca juga: Wapres Kalla Puji Kelancaran Lalu Lintas meski Ada Proyek MRT)

Kompas TV Rekayasa Lalu Lintas Dilakukan untuk Kurangi Kemacetan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com