Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viva Yoga: Satgas Pangan Jangan Jadi Masalah Baru

Kompas.com - 29/07/2017, 10:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai ada yang perlu dibenahi dalam penjelasan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk Polri. Menurut Viva, Satgas Pangan sebaiknya tidak membuat petani dan pengusaha menjadi khawatir.

"Satgas Pangan untuk pengawasan, stabilisasi harga dan pasokan, jangan jadi sumber masalah baru soal ketidakpastian. Para petani jadi was-was, tidurnya kurang nyenyak, pengusaha kurang semangat," ujar Viva, saat menjadi narasumber dalam diskusi Perspektif Indonesia Smart FM, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2017).

(baca: Pengawasan Satgas Pangan Akan Fokus pada Komoditas Beras)

Menurut Viva, DPR pernah memanggil Satgas Pangan untuk meminta penjelasan mengenai beberapa hal. Dari pertemuan itu, DPR menilai ada persoalan dalam definisi tugas dan fungsi Satgas Pangan.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, penggerebekan yang dilakukan tanpa standar aturan yang pasti merupakan sinyal ada yang tidak beres dalam satgas.

"Misalnya penggerebekan dikatakan beras subsidi, lalu ada soal jenis beras premium dan medium. Kemudian beberapa bulan lalu juga soal garam industri dan garam konsumsi,"kata Viva.

Sebagai contoh, kata Viva, dalam menentukan jenis kualitas beras, perlu dilakukan uji laboratorium secara terbuka. Dengan demikian, petani dan pengusaha memahami aturan dan standar yang ditetapkan.

Viva mengatakan, ketidakpastian hukum dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penurunan angka produktivitas petani dalam jangka panjang. Para petani menjadi khawatir melakukan usaha karena takut digerebek oleh Satgas Pangan.

"Kalau tidak pasti soal aturan hukum, nanti pelaku usaha dan petani jadi was-was, kerja tidak enak," kata Viva.

Kompas TV Polisi termasuk satgas pangan wajib mengusut tuntas dugaan manipulasi harga beras agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com