Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Harap Parpol Utamakan Kepentingan Bangsa Saat Bahas RUU Pemilu

Kompas.com - 04/07/2017, 15:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap agar Undang-Undang Pemilu segera disahkan.

Saat ini pembahasan rancangan UU tersebut terhambat soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold. Rencananya, pengambilan keputusan pembahasan RUU Pemilu terkait lima isu krusial, dilakukan pada 20 Juli 2017.

"Saya berharap itu tidak molor lagi, karena kasihan nanti penyelenggara (terhambat dalam bekerja), tahapan sudah dekat lagi dan harus segera simulai. Kalau RUU molor itu repot sekali," ujar Jimly di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Jimly menilai persoalan mengenai ambang batas lebih didominasi kepentingan partai terkait proses pencalonan presiden, dan bukan demi kepentingan publik.

"Jadi sebaiknya hal-hal yang sifatnya bukan untuk kepentingan bangsa dan negara itu nomor dua-lah. Yang penting dinomorsatukan itu segera, jangan ditunda-tunda," kata Jimly.

Jimly berharap ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR menanggapi isu ambang batas pencalonan presiden pada RUU Pemilu.

"Jadi harapan kita DPR dengan pemerintah segera bermusyawarah dengan baik," kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tersebut.

(Baca juga: Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik)

Lebih jauh, menurut Jimly, tidak masalah jika ada perubahan pada ambang batas. Namun, sedianya perubahan tersebut tidak terlalu ekstrem.

Menurut Jimly, angka yang cukup ideal untuk ditetapkan pada ambang batas pencalonan presiden adalah 10 persen.

"Jadi logika untuk adanya perubahan penyesuaian masuk akal. Tapi kalau 0 persen itu kan tidak konsolidasi, terlalu ekstrem," kata Jimly.

Soal kekhawatiran akan adanya banyak pasangan calon presiden dan wakilnya, Jimly menilai sedianya hal itu tidak menjadi persoalan yang sulit.

"Kan ini soal kesepakatan saja. Mengenai jumlah paslon (pilpres) enggak usah khawatir, paling banyak lima. Banyak kan enggak apa-apa, kan nanti dua tahap," kata Jimly.

Kompas TV Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU pemilu yang digelar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com