Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie berharap pemerintah dan DPR menyampingkan kepentingan politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

RUU Pemilu yang seharusnya selesai pada akhir April 2017, diperpanjang pembahasannya hingga 20 Juli 2017.

Pemerintah dan DPR masih berkutat pada isu syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Jimly berpendapat, pembahasan mengenai presidential threshold seharusnya tidak perlu menyita waktu jika tidak terjebak pada kepentingan posisi politik.

"Saya berharap semua partai termasuk pemerintah kalau bisa berpikir lebih luas demi kepentingan bangsa, bukan cuma hitung hitungan kepentingan politik masing-masing. Itu (presidential threshold) kan soal sepele, hanya soal kesepakatan," ujar Jimly saat ditemui di Kemenko Polhukam, Kamis (22/6/2017).

Baca: Sekjen PDI-P Sebut Opsi "Presidential Threshold" Makin Mengerucut

Menurut Jimly, kerasnya perdebatan soal presidential threshold cenderung didominasi kepentingan masing-masing parpol.

Parpol yang menginginkan penghapusan ambang batas ingin agar semua parpol, besar maupun kecil, bisa mencalonkan presiden.

Sementara, partai yang menghendaki ambang batas 10 persen berupaya membatasi dominasi partai-partai besar, sehingga partai kecil diperhitungkan dalam negosiasi atau bisa ikut mengajukan calon presiden.

"Jadi ini pilihan-pilihan yang sifatnya hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok," ujar Jimly.

Saat ini pemerintah bersikeras agar presidential threshold tak berubah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

Keinginan ini didukung oleh tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, dan Nasdem.

Baca: Menurut Yusril, Seharusnya Tak Ada "Presidential Threshold" di Pemilu 2019

Namun, parpol pendukung pemerintah lain seperti PPP, PAN, PKB, dan Hanura menginginkan agar besaran presidential threshold diturunkan berkisar di angka 10-15 persen.

Sikap mereka juga didukung oleh dua parpol oposisi, PKS dan Gerindra.