Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhyaksa Dault Sakit Hati Dituduh Anti-Pancasila

Kompas.com - 15/06/2017, 15:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menyayangkan adanya tuduhan dirinya anti-Pancasila.

Tuduhan itu muncul belakangan ini setelah video Adhyaksa menghadiri acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) viral di media sosial.

Adhyaksa menegaskan dirinya tidak anti-Pancasila. Ia mengaku datang ke acara HTI pada 4 tahun silam sebagai tamu.

"Solusi persoalan bangsa justru Pancasila. Tapi karena model media sosial, (disebut) Adhyaksa anti-Pancasila dan sebagainya," kata Adhyaksa saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Setelah video tersebut viral, Adhyaksa dituduh anti-Pancasila. Tuduhan tersebut muncul pascalangkah pemerintah ingin membubarkan HTI lantaran dianggap anti-Pancasila.

(baca: Mendagri: Ada Komisaris BUMN Teriak-teriak Anti-Pancasila)

Adhyaksa menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Politisi PDI Perjuangan Esti Wijayati yang menyikapi video tersebut.

Esti meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengevaluasi seluruh aktivitas Pramuka karena dikhawatirkan disusupi paham radikal.

"Mana ada gerakan radikal di Pramuka," kata Adhyaksa.

Segala tuduhan tersebut, kata Adhyaksa, berdampak langsung pada kegiatan Pramuka yang dipimpinnya. Para anggota Pramuka di daerah bereaksi dan menyakini tuduhan itu tidak benar.

Adhyaksa menduga, ditahannya anggaran Kwarnas Pramuka tahun 2017sebesar Rp 10 miliar oleh Kemenpora lantaran masalah itu.

Padahal, pertengahan Agustus 2017, Pramuka akan menyelenggarakan kegiatan jambore nasional bertajuk Raimuna.

Anggaran Rp 10 miliar tersebut, kata dia, dibutuhkan segera untuk mempersiapkan kegiatan Raimuna yang memerlukan anggaran sekitar Rp 24 miliar.

Even lima tahunan tersebut akan dihadiri lebih dari 12.356 peserta Pramuka dari dalam dan luar negeri.

"Saya sakit rasanya. Sakitnya di sini," kata Adhyaksa sambil menunjuk letak hatinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com